Pemerintahan Jokowi Diberi Nilai 4, PKS Sebut Penanganan Corona Buruk dan Berpendapat Dibatasi

Menurut Andre, in terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

"Banyak sekali harapan masyarakat yang belum bisa tercapai. Tentu hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam pernyataan visualnya kepada jurnalis Kompas TV Elgeen Frydianto, Senin (19/10/2020).

Pandemi Covid-19, kata Andre, mengakibatkan target-target dan capaian pemerintah terganggu.

Seperti perkembangan ekonomi, target untuk membuka lapangan kerja, target untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Gerindra berharap wabah Covid-19 ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.

Sehingga target-target yang diharapkan pemerintah di tahun kedua dapat terwujud.

"Karena memang di tahun pertama ini sulit untuk mencapai harapan karena adanya pandemi Covid-19," ujar Andre.

LIPI: Satu Sektor Saja yang Konsisten

Sementara itu, peneliti LIPI menilai hanya satu dari lima sektor pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang konsisten.

Adalah sektor infrastruktur yang menurut LIPI membuahkan hasil yang nyata dalam penilaian satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

"Menurut saya dari lima sektor, pembangunan infrastruktur ini yang paling konsisten dan ya ada hasilnya," kata Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Aisah Putri dalam suatu dialog virtual, Selasa (20/10/2020).

Seperti diketahui, dalam kurun satu tahun ini pengamat melakukan penilaian dari lima sektor.

Lima sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dari kelima sektor tersebut, hanya satu yang dinilai bagus, yakni infrastruktur, dikutip dari Kompas.tv, Selasa (20/10/2020).

Sementara yang lainnya, menurut Aisah, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilatari, pemerintahan Jokowi baru berjalan satu tahun dan ada tantangan pandemi Covid-19 yang harus dihadapi terlebih dahulu.

Aisah melihat, dari lima poin tersebut pemerintah sudah melakukan upaya dan menjalankan prioritas-prioritas. Tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Kalaupun sudah ada, malah menjadi problematik.

Salah satu yang menjadi problematik adalah sektor pembangunan sumber daya manusia. Yakni Kartu Prakerja.

"Ternyata Kartu Prakerja malah problematik sekali. Masih banyak problem-problem yang tidak tepat sasaran. Terus dengan konten, bahkan itu terakhir malah ada joki begitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya," papar Aisah.

Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti penegakan hukum di era kedua Jokowi memimpin. Khususnya mengenai gerakan antikorupsi.

"Kita bisa melihat bahwa gerakan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan," ungkap Ray.

Ray menilai pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bukan sesuatu yang penting bagi pemerintah Jokowi. Meski disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, tetapi penegakan hukum terhadap praktik ini melaju seperti biasa.

"Yang (kita) dengar dari KPK bukan lagi penegakan hukum terhadap para koruptor, tetapi gaya hidup mewah pimpinan KPK. Terakhir adalah uang pembelian mobil yang cukup besar untuk pimpinan KPK," tutur Ray.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar/Kompas.tv)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul PKS Beri Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf 4, Penanganan Corona Buruk, Berpendapat Dibatasi, https://manado.tribunnews.com/2020/10/23/pks-beri-nilai-setahun-pemerintahan-jokowi-maruf-4-penanganan-corona-buruk-berpendapat-dibatasi?page=all.