Breaking News:

Pjs Bupati Siak: Pengurusan Sertifikat Halal Hanya 14 Hari, Sosialisasikan UU Ciptaker di Perawang

Sosialisasi tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Lingkungan PT Indah Kiat Pulp And Paper, di aula Bunut PT IKPP

istimewa
Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman menyampaikan pandangannya terkait UU Ciptaker pada acara sosialisasi UU itu untuk karyawan PT IKPP, Selasa (27/10/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pemerintah Pusat menggandeng pemerintah daerah (pemda) dan Kepolisian daerah seluruh Indonesia untuk sosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

Sebab, pemda bersama Kepolisian daerah merupakan entitas pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat.

Dalam upaya itu, Selasa (27/10/2020), Pjs Bupati Siak, Indra Agus Lukman bersama Wakapolda Riau Tabana Bangun dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Jonli, melaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Lingkungan PT Indah Kiat Pulp And Paper, di aula Bunut PT IKPP Perawang.

Baca juga: PROYEK Rp 9 Miliar, Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Kabupaten Kampar

Baca juga: BAHAYA, Beredar Obat Kuat Pria Tak Berizin, Total Harga Rp 105 Juta, Rumah Digerebek BPOM Inhil

Baca juga: YAMAHA LEXI Tampil dengan Warna Baru, Semakin Elegan dan Berkelas

Pada kegiatan itu, Indra Agus mengungkapkan, keberadaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini memiliki tujuan utama untuk mengefektifkan dan menyederhanakan tumpang tindih regulasi.

Dalam mempermudah masyarakat untuk berusaha .

"Undang-undang Cipta Kerja ini sangat urgen keberadaannya,salah satunya untuk mengefektifkan dan menyederhanakan tumpang tindih regulasi antar daerah sehingga mempermudah masyarakat untuk berusaha," kata dia.

Menurut dia, hal itu akan mempermudah terciptanya lapangan kerja. Sebab, masyarakat yang tidak atau belum bekerja semakin bertambah dari hari ke hari.

Dia mencontohkannya, mengenai pendirian Usaha Mikro dan Kecil (UMK) cukup dengan perizinan yang sederhana saja.

Bagi UMK juga disediakan dana pemberdayaan, pelayanan hukum, dan pengadaan barang jasa khusus dari produk UMK.

Halaman
1234
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved