Breaking News:

DPRD PEKANBARU: UMK Tahun 2021 Dipastikan Tidak Naik, Ini Pernyataan Wakil Ketua DPRD T Azwendi

Alasan pemerintah, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan, serta tidak mau memberatkan dunia usaha.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Pusat melalui Kemenaker RI, sudah menerbitkan surat edaran terkait, UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kota/kabupaten) tahun 2021, tidak ada kenaikan.

Alasan pemerintah, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan, serta tidak mau memberatkan dunia usaha.

Dengan demikian, maka seluruh daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota seluruh Indonesia, tetap mengacu UMP dan UMK-nya, tahun 2020. Termasuk halnya Kota Pekanbaru.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut harus dihormati. Namun hal ini harus dipastikan terlebih dahulu item-item surat edaran dari Kemenaker tersebut.

Apakah memang sifatnya wajib dilaksanakan, atau masih ada kebijakan lainnya. Sebab, pengaruh surat edaran ini ke masyarakat banyak, terutama masyarakat pekerja (karyawan/buruh perusahaan).

"Harus dilaksanakan. Tapi kita harapkan jika Pemko Pekanbaru sudah menerima surat edaran tersebut, maka harus dianalisa lebih dalam, " sarannya saat dikonfirmasi Tribunpekanbaru.com, Kamis (29/10/2020).

Seperti diketahui, kebijakan UMP dan UMK tahun 2021 tidak dinaikkan, berdasarkan Surat Edaran dari Kemenaker RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.

Politisi senior Partai Demokrat ini berjanji, ikhwal UMK ini nanti akan ditanyakan langsung ke Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru melalui Komisi terkait, saat hearing pembahasan APBD Pekanbaru 2021 dalam waktu dekat ini.

"Yang paling kita tekan kan nanti, perlu ada sosialisasi ke dunia usaha, pekerja, termasuk dewan pengupahan. Artinya, surat edaran ini jangan terhenti di meja Pemko. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi di lapangan, " harapanya.

Terkait hal ini, dikhawatirkan akan terjadi gejolak di lapangan.

Sebab, kaum buruh dan pekerja di masa sulit pandemi ini, sangat mengharapkan agar UMK 2021 bisa naik.

Apalagi beberapa di antara teman mereka, sudah ada yang dirumahkan oleh perusahaan akibat pandemi ini.

Karenanya, Pemko Pekanbaru diharapkan, menerima diskusi dan masukkan dari para buruh soal UMK tersebut.

"Kita ingatkan dari sekarang. Karena jika ada teman-teman dari pekerja yang nantinya keberatan, kita persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Pemko harus tampung," pintanya. Saat ini UMK Kota Pekanbaru berada pada angka Rp 2,9 juta.

( Tribunpekanbaru.com / SyafruddinMirohi )

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved