Deklarasi KAMI di Jambi, Tiba-tiba Polisi Datang Membubarkan, Gatot Nurmantyo Batal Berpidato

TRIBUNPEKANBARU.COM - Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) di Jambi pada Jumat (30/10/2020), dibubarkan polisi.

Deklarasi ini dihadiri secara virtual oleh deklarator KAMI, yaitu Rochmat Wahab, Din Syamsuddin dan Muhammad Usman.

Awalnya, acara deklarasi berjalan lancar saat Din Syamsuddin menyampaikan pidato sambutannya.

Namun, saat Muhammad Usman menyampaikan pidato sambutan, lokasi deklarasi tiba-tiba didatangi aparat kepolisian.

Pantauan Kompas.com melalui Zoom Meeting, aparat kepolisian mendatangi lokasi deklarasi. Aparat kepolisian yang berada di pintu ruangan deklarasi disambut Presidium KAMI Jambi Amrizal Ali Munir dan beberapa anggota KAMI.

Amrizal terlihat menjelaskan kepada kepolisian terkait acara deklarasi KAMI.

Kondisi ruangan pun terlihat tidak kondusif karena sejumlah anggota ikut menyaksikan kedatangan polisi.

Kemudian, salah seorang anggota KAMI menyebutkan acara itu dibubarkan pihak kepolisian karena situasi pandemi Covid-19.

Namun, Amrizal sempat bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar acara deklarasi tetap dilanjutkan.

Setelah berdiskusi cukup alot, aparat kepolisian tetap meminta acara itu membubarkan diri.

Akhirnya, diputuskan bahwa sesi pidato dari Gatot Nurmantyo dan Rochmat Wahab tidak jadi dilaksanakan.

Polisi hanya mengizinkan panitia melangsungkan sesi terakhir dalam deklarasi itu, yaitu pemotongan tumpeng.

Presidium KAMI Jambi Amrizal bersama anggota KAMI lainnya melontarkan takbir tiga kali sebelum akhirnya memotong tumpeng.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Batal Berpidato, Polisi Bubarkan Acara KAMI di Jambi, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/31/gatot-nurmantyo-batal-berpidato-polisi-bubarkan-acara-kami-di-jambi.

Deklarasi KAMI di Riau Batal

Dekalarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Riau yang sejatinya digelar Jumat (16/10/2020) akhirnya batal, hal ini disampaikan pihak Presidium KAMI Riau usai solat Jumat.

Dalam rilis yang disampaikan pihak KAMI tersebut, menyampaikan alasan pembatalan deklarasi disebabkan beberap hal. Begini kutipan langsung pernyataan KAMI Riau.

Terlebih dahulu seluruh inisiator KAMI Riau menyampaikan permohonan maaf kepada elemen dan anggota koalisi yang bergabung serta seluruh masyarakat yang satu persepsi dan satu perjuangan dengan KAMI Riau.

Bahwa berdasarkan Surat dari KAMI Nasional 025/KE-KAMI/B/X/2020 yang menyebutkan mengingat situasi nasional saat ini dalam kondisi yang sangat dinamis, Presidium dan Dewan PenyelamatIndonesia/Deklarator KAMI tidak dapat menghadiri Deklarasi KAMI Riau yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 dan Insyaa Allah akan hadir setelah kondisi lebih baik, yang secara teknis dapat diatur dan dijadwalkan kembali.

Dengan pertimbangan penyebaran pandemi Covid-19 di Pekanbaru yang masih mengkhawatirkan serta situasi dan kondisi yang belum kondusif, kesehatan dan keselamatan semua masyarakat harus menjadi prioritas dan lebih diutamakan.

Maka kegiatan Deklarasi KAMI Riau yang sejatinya pada hari ini diselenggarakan secara langsung, dinyatakan tidak jadi dilakukan dan selanjutnya Deklarasi hanya dilaksanakan melalui Taklimat Media.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2020 di Monumen Proklamasi Jakarta oleh tokoh-tokoh nasional.

Setelah itu secara berturut-turut, KAMI turut pula dideklarasikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

KAMI dideklarasikan atas dasar pemikiran bahwa Tata Kelola dan Tata Kehidupan (Agama dan Ipoleksosbudhankam) berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta hedonisme semakin merajalela dan pada situasi yang sangat parah.

Maka anak-anak bangsa perlu bangkit bersama untuk melakukan penyelamatan, Indonesia perlu diselamatkan dari oligarki, kleptokrasi, politik dinasti yang melabrak UU dan melanggar Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Membaca dan memahami Tujuan serta Jati Diri maupun Maklumat KAMI, pada hakikatnya merupakan Gerakan Moral Rakyat dan social control untuk meluruskan arah bangsa dan negara sebagaimana yang telah disepakati para pendiri bangsa saat Proklamasi Kemerdekaan.

Bahwa KAMI Riau hadir, bukan hanya sekedar mengekor dan mengikuti euphoria semata, namun segenap elemen masyarakat yang bergabung dalam koalisi, menggunakan momentum ini untuk menyuarakan dan memperjuangkan persoalan-persoalan Riau, menjulang Marwah Melayu Riau, antara lain, perlakuan pusat yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat Riau atas selama ini telah begitu besar memberikan kontribusi bagi NKRI, sejak pra kemerdekaan dengan sumbangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional, bahkan sampai ini melalui hasil kekayaan SDA Riau (Migas, Kehutanan, Perkebunan, dll).

Kondisi rakyat Riau yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, seperti kata pepatah “bagaikan ayam mati di lumbung padi”.

Tentunya ini harus kita perjuangkan Bersama, dan tentunya juga secara konstitusional dan konstruktif dengan cara yang elegan dan kesantunan Melayu Riau serta tetap dalam koridor hukum.

Secara lebih spesifik, persoalan-persoalan di Riau antara lain :

Sangat tidak berimbang sumber daya yang dikeruk dari daerah ini dengan tingkat kesejahteraan yang diterima rakyatnya, antara lain kekayaan Migas Riau.

Padahal minyak bumi sudah nyaris habis bersama sumber daya tambang lainnya. Hutan rimba pun sudah punah binasa. Termasuk satwa-satwa di dalamnya.

Lahan perkebunan sawit yang luas pun bukan memberikan kebaikan pada rakyat Riau pada umumnya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah atau pedesaan, malah lebih selalu menimbulkan masalah atau kesengsaraan.

Perusahaan-perusahaan dalam membuka lahan selalu saja bergesekan dengan masyarakat tempatan karena mengambil lahan yang sudah digarap masyarakat (banyak pula kemudian terdeteksi banyak perusahaan menggarap lahan yang luasnya melebihi daripada izin yang yang mereka miliki).

Bila sengketa ini dibawa ke pengadilan warga senantiasa dikalahkan karena tidak mampu bayar pengacara, pengusaha senantiasa pula dimenangkan.

Tenaga kerja perkebunan-perkebunan yang besar di Riau ini sebagian besar didatangkan dari luar Riau dan mereka selalu pula dibenturkan dengan masyarakat tempatan bila ada persoalan sengketa antara perusahaan dengan masyarakat tempatan. Kasus serupa ini nyaris terjadi di setiap kabupaten, kecuali di Pekanbaru.

Pembukaan perkebunan dan industri besar hasil bumi di Riau selalu pula memberi dampak pencemaran lingkungan yang amat luas. Mulai daratan, sungai dan laut sampai udara.

Dalam rilis yang disampaikan ke tribunpekanbaru.com tersebut juga diketahui sembilan pentolan Presideum KAMI Riau mulai dari HJ AZLAINI AGUS, SH., MH, DR. H.M. HUSNU ABADI, SH., M.Hum, DR. IR. MUHAMMAD IKHSAN., M.Sc, MUHAMMAD HERWAN, USTADZ ZULHUSNI DOMO, S.Ag, KHAIDIR AKMALMAS, DR. ALI AZMI (OCU), JABARULLAH, MUHAMMAD KHALID MAULANA NAWALI LOEMBAN TOBING.

Kapitra Ampera Minta Gatot Nurmantyo Buat Partai

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat penolakan dari Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, ia melihat tidak ada dampaknya bagi Riau dan hanya dijadikan kacung untuk kepentingan sekelompok orang.

Dengan demikian ia melihat tidak perlu ada deklarasi KAMI di Riau, hendaknya siapapun di Riau tidak perlu ikut mendukung kegiatan tersebut, karena manfaatnya bagi Riau tidak ada.

Pengacara kondang ini juga mengingatkan publik Riau agar tidak terjebak dalam serangkaian motif politik KAMI.

Sebab, hal itu akan berdampak terhadap warga Riau sendiri.

Karena ada kepentingan sekelompok di KAMI yang tentunya tidak ada keperpihakan kepada Riau.

"Semangat politik nasional di Riau adalah politik kesejahteraan, bukan politik kekuasaan. Politik Riau untuk merampas kekuasaan tidak dikenal di sini. Bagaimana caranya meraup banyak dana ekonomi pendidikan sosial dan budaya,"ujarnya.

Dengan tegas juga Kapitra meminta kepada tokoh-tokoh di KAMI untuk masuk partai politik ataupun membuat partai sebagai saluran dalam meraih kekuasaan.

Karena kurang bijak jika keinginan masuk kekuasaan dilakukan dengan cara, memunculkan pembelahan di daerah."Kalau dia ingin dapat kekuasaan bangun infrastruktur politik, bikin partai politik atau masuk partai politik. Atau kuasai DPR, jangan buat gaduh dengan memecah belah rakyat," ujar Kapitra. (Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )