Breaking News:

Penetapan UMK 2021

Disperinaker Kampar Bakal Gelar Rapat dan Serahkan Rekomendasi Terkait UMK

Dijelaskan Ali Sabri, Pemerintah Kabupaten Kampar akan mengikuti adanya informasi dari Pemprov Riau terkait Upah Minimum

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
UMP Riau 2021 telah ditetapkan. UMP hanya hanya sebagai acuan saja bagi pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan UMK. 

Namun Jonli menegaskan, bahwa untuk pembayaran upah itu sebenarnya acuanya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.

Sebab UMP hanya hanya sebagai acuan saja bagi pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan UMK.

Besaran UMK tidak boleh berada di bawah angka UMP.

Sedangkan untuk pembayaran upah di masing-masing daerah tetap mengaku kepada UMK masing-masing daerah.

"Jadi pembayaran upah bukan berdasarkan UMP tapi UMK, nah, UMK itu masing-masing daerah kan berbeda.”

“ Kami juga memberikan kebebasan bagi daerah, kalau mau mengacu ke surat Kemenaker silakan, tapi kalau mau dinaikkan juga silahkan," ujarnya.

Meski memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menetapkan UMKnya, namun pihaknya tetap mengingatkan masing-masing daerah.

Agar dalam menetapkan besaran UMP wajib melalui rapat dan kajian dengan dewan pengupahan dan asosiasi pengusaha di tempat tersebut.

"Kalau misalnya di daerah itu mau dinaikkan UMKnya silahkan, yang penting ada kesepakatan dan kajian dengan semua pihak, termasuk Apindo dan dewan pengupahan," katanya.

Pemprov Riau masih memberikan waktu kepada kabupaten kota untuk membahas dan menetapkan besaran UMK-nya di masing-masing daerah.

Sebab batas akhir pengesahan UMK kabupaten kota oleh gubernur riau ditetapkan tanggal 21 November 2020.

"Jadi masih ada waktu menjelang tanggal 21 November. Itu batas UMK disahkan oleh Gubernur Riau," ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Ikhwanul Rubby / Syaiful Misgiono )

Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved