Breaking News:

DPR Suruh Publik Baca UU Cipta Kerja Sebelum Ditolak, Sekali Dibaca Malah Banyak Salah Ketik

Bila ditemukan kesalahan, Mensesneg melakukan komunikasi dengan DPR untuk memperbaikinya.

TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebelumnya,  DPR menganggap banyaknya penolakan UU Cipta Kerja lantaran pihak yang menolak tidak membaca UU Cipta Kerja dengan benar sehingga salah tangkap mengenai aturan tersebut.

Ternyata, banyak juga sebagian anggota DPR yang tak membaca naskah UU Cipta Kerja sebelum mereka mengesahkannya. 

Hal itu terbukti dengan banyaknya kesalahan dalam pengetikan di UU Cipta Kerja.

Parahnya lagi, kesalahan tersebut ditemukan setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.

Sejatinya, kesalahan tersebut sudah harus ditemukan saat masih dalam pembahasan. 

Hal itu tentunya membuat malu DPR, sebab mereka menyuruh orang membacanya, sementara sebagian dari mereka malah tak melakukannya.

Banyaknya kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja juga menjadikan DPR bahan olok-olokan masyarakat Indonesia. 

Mereka menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Pihak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang bertanggungjawab terhadap penyiapan draf  UU Cipta Kerja yang akan ditandatangani Presiden Jokowi pun langsung melakukan evaluasi.

Dikutip dari Tribunnews, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan UU yang telah dimasukan ke dalam lembaran Negara tersebut.

"Langkah ini sejalan dengan penerapan zero mistakes untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara," kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Rabu, (4/11/2020).

Dengan masih adanya kesalahan pengetikan dalam Undang-undang yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut, menurut Eddy Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal.

Dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni human error.

"Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin," tuturnya.

Sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menerapkan zero mistakes dalam penyiapan RUU pada masa mendatang, Kemensesneg akan melakukan peningkatan kendali kualitas.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved