Breaking News:

UU Cipta Kerja Amburadul, Setneg Sebut Kesalahan Oknum Pejabat Salah Ketik

Istana menyebut cacatnya UU Cipta Kerja cacat tersebut disebabkan oleh oknum seorang pejabat di Kementerian Sekretariat Negara.

Editor: Ilham Yafiz
tangkapan layar Twitter @Fraksi PKS DPR RI
Cuitan Fraksi PKS DPR RI di Twitter tentang kesalahan fatal UU Cipta Kerja. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Naskah UU Cipta Kerja yang dimasukkan ke lembaran negara cacat, dan banyak dikritik berbagai pihak.

Istana menyebut cacatnya UU Cipta Kerja cacat tersebut disebabkan oleh oknum seorang pejabat di Kementerian Sekretariat Negara.

Hal itu dilakukan setelah ditemukannya kesalahan pengetikan dalam UU 11/2020 yang ditandatangani Presiden.

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan UU yang telah dimasukkan ke dalam lembaran negara tersebut.

"Langkah ini sejalan dengan penerapan zero mistakes untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara," kata Eddy lewat keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Dengan masih adanya kesalahan pengetikan, menurut Eddy, Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, dan kekeliruan tersebut murni human error.

"Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin," ungkapnya.

Sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menerapkan zero mistakes dalam penyiapan RUU pada masa mendatang, Kemensesneg akan melakukan peningkatan kendali kualitas.

Di antaranya, dengan melakukan review terhadap Standar Pelayanan dan Standard Operating Procedures (SOP), yang berkaitan dengan penyiapan RUU yang akan ditandatangani Presiden.

Ia menambahkan, kekeliruan pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden tersebut, pada dasarnya tidak mengubah substansi dan lebih bersifat teknis administratif semata.

Oleh karena itu, kekeliruan tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada norma yang diatur di dalamnya, serta implementasi undang-undang dimaksud pada tataran teknis.

"Namun demikian, Kemensetneg akan menjadikan temuan kekeliruan sebagai pelajaran berharga."

"Dan menjadi catatan serta masukan untuk terus menyempurnakan penyiapan RUU, agar kesalahan teknis tidak terulang kembali," papar Eddy.

Baca juga:

Emmanuel Macron Kini Ngeles, Sebut Tak Musuhi Islam, Berdalih Pernyataanya Dipelintir Media

Diminta Jalan Jongkok, Tahanan Tewas Mengenaskan Dihajar 10 Rekan Satu Sel

Bareskrim Jadwalakan Ulang Pemangilan Petinggi KAMI Ahmad Yani, Apa Agendanya?

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved