Breaking News:

Opini

Kebijakan Pengecualian UMK Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia : Apakah Masih Relevan Saat Ini?

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai hukum persaingan usaha Indonesia, melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Editor: rinalsagita
tribunpekanbaru.com
persaingan usaha 

Kebijakan Pengecualian UMK Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia : Apakah Masih Relevan Saat Ini?

Oleh : Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

"Sekarang sudah saatnya memandang bahwa perlindungan dan pengembangan pelaku usaha kecil tidak lagi dalam bentuk “pemanjaan”,

Akan tetapi berwujud dorongan agar UMK dapat tangguh, mandiri, dan unggul.."

Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H
Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H (istimewa)

UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 sebagai hukum persaingan usaha Indonesia, melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang ini lahir sebagai salah satu alat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga terdapat jaminan akan terwujudnya kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Menarik untuk dibahas lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kebijakan pengecualian pelaku usaha kecil dari penegakan Undang-undang.

Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini berarti ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil (saat ini lebih dikenal dengan istilah UMK).

Pengecualian tersebut dapat pula berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Pada saat Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli diajukan pertamakali sebagai usul inisiatif DPR RI tanggal 8 Oktober 1998, pelaku usaha kecil tidak termasuk subjek pelaku usaha yang dikecualikan dari berlakunya undang-undang..

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved