Breaking News:

Pelalawan

Divonis Denda Rp 3.9 M dalam Perkara Karhutla, PH PT Adei dan JPU Pikir-pikir, Ini Penjelasannya

PT Adei dijatuhi hukuman denda dengan total Rp 3,98 Miliar dengan pembagian Rp 1 M denda pokok dan denda tambahan Rp 2,98 M.

Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung
Direktur Utama PT Adei Plantation and Industry, Goh Keng EE, saat mendengar vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Kamis (12/11/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan menjatuhkan vonis atas perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjerat PT Adei Plantation and Industry, Kamis (12/11/2020).

PT Adei dijatuhi hukuman denda dengan total Rp 3,98 Miliar dengan pembagian Rp 1 M denda pokok dan denda tambahan Rp 2,98 M.

Putusan itu lebih rendah Rp 500 juta dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan pada sidang dua pekan lalu.

Baca juga: 250 Rumah Terendam, 300 KK Terdampak Banjir di Desa Air Hitam Pelalawan, Polsek Pantau Kondisi Warga

Baca juga: 4 Sungai Ini Meluap Sekaligus, Penyebab Banjir di Dua Desa di Kecamatan Ukui Pelalawan

Atas vonis itu JPU Kejari Pelalawan dan penasehat hukum PT Adei memilih pikir-pikir terlebih dahulu untuk mempertimbangkan upaya hukum selanjutnya.

Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH yang menjadi JPU dalam perkara ini menyebutkan, pihaknya mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim terhadap PT Adei.

Sebab dalam pertimbangan hukum yang dibuat hakim dalam menyampaikan putusan serupa dengan pertimbangan yang dipaparkan JPU saat membacakan tuntutan.

Baca juga: VIDEO: 37 KK Mengungsi & 160 Rumah Terendam Banjir di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Pelalawan

Baca juga: Banjir di Ukui Pelalawan Meluas, Belum Surut di Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam Mulai Tergenang

"Kami punya waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, apakah banding atau menerima vonis ini," papar Kajari Nophy Tennophero, kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (12/11/2020).

Nophy mengakui ada perbedaan sedikit antara tuntutan mereka dengan putusan majelis hakim.

Perbedaannya pada denda pokok yang pada tuntutan Rp 1,5 M sedangkan vonis hakim berkurang jadi Rp 1 M.

Untuk denda tambahan sebesar Rp 2,98 dalam hal pemulihan lahan dan disetorkan ke negara, sama dengan tuntutan JPU.

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved