Kalah Perang dari Azerbaijan, Rakyat Armenia Frustasi Tuntut Pashinyan Mundur Diganti Pemimpin Baru

Wilayah sengketa itu terletak di dalam Azerbaijan tetapi dihuni etnis Armenia.

Penguasaannya diperdebatkan sejak 1980-an.

Banyak orang di Yerevan percaya Nagorno-Karabakh termasuk bagian negara mereka.
Selama pertempuran terbaru yang berlangsung lebih dari sebulan, tak kurang dari 1.000 orang tewas termasuk puluhan warga sipil di kedua pihak.

Banyak etnis Armenia di Nagorno-Karabakh melarikan diri dari wilayah itu, sedangkan warga Azerbaijan di daerah yang dihantam rudal juga mengungsi ke tempat lain.

"Saya bekerja dengan anak-anak terlantar dan saya harus menemui mereka hari ini untuk memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa pulang, karena PM mereka telah menyerahkannya," kata seorang pengunjuk rasa yang tidak disebut namanya.

"Jika negara kita akan diserahkan, itu bisa dilakukan 44 hari yang lalu dan kita tidak akan kehilangan ribuan nyawa."

Banyak yang merasa ditipu karena mereka baru tahu perjanjian damai itu saat sudah diberlakukan.

Kata mereka, penandatanganan tersebut tidak demokratis tanpa keterlibatan rakyat.

Terlepas dari maraknya aksi protes di jalan, Richard Giragosian direktur lembaga konsultan Regional Studies Center di Yerevan mengemukakan, demo itu tidak cukup kuat untuk mendesak Pashinyan mundur.

"Dia tidak punya saingan atau alternatif yang bisa dipercaya... Namun demikian, rasa frustrasi itu nyata, kekecewaan itu benar adanya."

Pemerintah dan militer Armenia juga membantah klaim kekalahan telak, seperti kehilangan kota strategis Shushi, atau Shusha dalam istilah Azerbaijan.

Perancis, AS, dan Turki Bersama Rusia akan Kawal Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata

Perancis dan Amerika Serikat segera kirim dilegasi ke Moskwa untuk membahas peran dalam upaya mengamankan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan.

Setelah Rusia kirim pasukan penjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh.

Kedatangan pasukan penjaga perdamaian Rusia pada Selasa (10/11/2020) untuk di daerah kantong itu memperluas jejak militer negaranya di antara bekas republik Soviet yang dipandangnya sebagai halaman belakang strategis.