Breaking News:

Foto-Foto Sensitif Dibongkar, Djoko Tjandra Tak Tinggal Diam dengar Kesaksian Saksi Ahli Bareskrim

Kasus penerbitan surat jalan palsu maupun red notice Djoko Tjandra terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN
Ilustrasi - Djoko Tjandra saat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Senin (28/9/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kasus penerbitan surat jalan palsu maupun red notice Djoko Tjandra terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam persidangan terkuak cara Bareskrim Polri mendapatkan beberapa nomor ponsel milik buron kasus Bank Bali, tersebut.

Meski demikian, Djoko Tjandra tak tinggal diam, mendengar kesaksian dari polisi.

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra meragukan semua informasi yang diterangkan saksi ahli AKP Adi Setya dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Adi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara surat jalan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (17/11/2020).

Keraguan Djoko Tjandra timbul lantaran dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik saksi, tertulis sejumlah nomor handphone dirinya dengan provider Singapura, Malaysia, Sydney, dan Beijing.

Padahal klaim Djoko Tjandra nomor-nomor tersebut sudah puluhan tahun tidak digunakan.

Terlebih lagi, dirinya sejak 11 tahun lalu tidak tinggal di Indonesia.

"Saya meragukan informasi yang dipaparkan oleh saudara saksi. Karena pada BAP tanggal 7 bulan Agustus, saudara menyatakan bahwa nomor HP yang ada dalam BAP ini nomor telepon saya di Indonesia, di Sydney, di Beijing, maupun di Singapura dan Malaysia.

Itu semua nomor sekian puluh tahun lalu sudah tidak saya pakai. Bagaimana ahli bisa mendapat nomor ini?" kata Djoko Tjandra di persidangan.

Menjawab keraguan Djoko Tjandra, Adi menjelaskan bahwa kontak-kontak dengan nomor provider luar negeri itu telah terunggah dalam akun Gmail yang dipakai terdakwa.

Kemudian Adi merincikan akun-akun yang telah melekat dengan nomor handphone Djoko Tjandra.

"Kontak-kontak yang pernah bapak pakai, terupload dalam akun atau emailnya bapak.

Pertama ada akun ini kontak yang pernah bapak pakai," jelas Adi.

Namun, Djoko Tjandra tak puas dan tetap meragukan keterangan yang dipaparkan saksi ahli di persidangan.

"Tanggapannya, saya ragu dengan pernyataan itu. Itu saja," ujar Djoko Tjandra.

Sebelumnya, saksi ahli memaparkan sejumlah bukti pengiriman gambar perihal surat jalan palsu yang melibatkan Brigjen Prasetijo Utomo, Kompol Jhony Andrijanto, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra.

Bukti riwayat pengiriman foto itu meliputi surat jalan, surat rekomendasi kesehatan, surat keterangan Covid-19, dan sejumlah foto-foto antara Anita Kolopaking bersama Brigjen Prasetijo Utomo di dalam pesawat, dan pertemuan Anita dengan Djoko Tjandra.

Bukan cuma itu, konten gambar yang memuat keterangan surat penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra juga ditampilkan dalam persidangan.

Kesaksian Tommy Sumardi

Menurut Tommy Sumardi, pengusaha yang juga merupakan rekan Djoko Tjandra, bukti surat penghapusan red notice yang diberikan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte itu palsu.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Mabes Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, disebut mengirimkan surat palsu mengenai red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kalau enggak salah saya ada surat, surat pemberitahuan kepada Imigrasi dari Pak Napoleon," ujar Tommy saat bersaksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020).

Menurut Tommy, hal itu ia ketahui saat Djoko Tjandra menghubunginya dan menyatakan bahwa surat dari Napoleon itu palsu.

"Beliau (Djoko Tjandra) bilang suratnya palsu."

Kendati demikian, Tommy tidak memaparkan lebih lanjut mengenai maksud dari surat palsu tersebut.

Ia hanya dikabarkan langsung oleh Djoko Tjandra bahwa surat itu palsu.

Setelah itu, ia melapor ke mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo--orang yang mengenalkannya kepada Napoleon--bahwa surat dari atasannya itu palsu.

Brigjen Prasetijo Utomo sendiri ikut menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan sejumlah surat ini bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking.

Pada persidangan tersebut, Tommy yang sudah mengenal Djoko Tjandra sejak 1998 mengakui diperintah oleh terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut untuk mengecek statusnya dalam red notice ke Mabes Polri.

Setelah mendapat rekomendasi dari temannya, Tommy lantas menghubungi Prasetijo.

Prasetijo lalu membawa Tommy ke ruangan Irjen Napoleon untuk membicarakan hal itu lebih lanjut.

Kepada Tommy, Napoleon menyatakan bahwa red notice Djoko Tjandra sudah terbuka.

Tommy mengaku saat itu Napoleon mengatakan bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah dibuka (oleh Interpol Pusat di Lyon, Prancis).

"Terbuka di situ menurut pemahaman saudara apa?" tanya Hakim Ketua Muhammad Sirad.

"Artinya, itu sudah terhapus dari luar negeri. Namanya (Djoko Tjandra) sudah terhapus," jawab Tommy.

Tommy mengaku tidak melaporkan informasi tersebut kepada Djoko Tjandra.

Hanya saja, beberapa waktu kemudian ia menyerahkan uang yang bersumber dari Djoko Tjandra sekitar Rp 7 miliar kepada Napoleon.

Mengetahui itu, hakim lantas mencecar Tommy kembali perihal bukti yang menyatakan bahwa nama Djoko Tjandra sudah terhapus dari red notice.

"Apa ada sesuatu yang harus dilanjutkan yang menyatakan bukti kalau Red Notice sudah terbuka?" tanya hakim.

"Kalau enggak salah ada surat. Kalau enggak salah surat pemberitahuan kepada Imigrasi dari Napoleon. Terus beliau (Djoko Tjandra) bilang suratnya palsu," sebut Tommy.

Tommy berkelit ketika kembali ditanya hakim perihal bukti yang menguatkan bahwa surat yang dikirim Napoleon ke pihak Ditjen Imigrasi adalah palsu.

"Saya enggak tahu palsu apanya. Pak Djoko bilang, 'Tom, suratnya palsu'. Ya sudah saya lapor Brigjen Prasetijo," tutur Tommy.

(*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Djoko Tjandra Heran Nomor Ponselnya Bisa Dilacak Polisi Padahal Sudah Tak Dipakai Puluhan Tahun, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/17/djoko-tjandra-heran-nomor-ponselnya-bisa-dilacak-polisi-padahal-sudah-tak-dipakai-puluhan-tahun.

Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved