Breaking News:

Wako Dumai Ditahan KPK,Wakil Maju Pilkada,Sekda Otomatis Plh,Pemprov Riau Langsung Surati Kemendagri

Praktis saat ini hanya tinggal Sekdako Dumai, Herdi Salioso saja yang masih tersisa dan akan mengambil alih jalanya roda pemerintahan di Pemko Dumai

Tangkapan layar live twitter @KPK_RI
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan penahanan Walikota Dumai Zilkifli AS dalam perkara dugaan Tipikor dana DAK, Selasa (17/11/2020) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Perihal penahanan Walikota Dumai, Zulkifli AS, Selasa (17/11/2020).

Sebab saat ini wakil Walikota Dumai Eko Suharjo juga sedang cuti karena maju Pilkada serentak di Kota Dumai.

Praktis saat ini hanya tinggal Sekdako Dumai, Herdi Salioso saja yang masih tersisa dan akan mengambil alih jalanya roda pemerintahan di Pemko Dumai.

Baca juga: Wanita Ini Buru-buru Pakai Celana Saat Digerebek Berduaan di Mobil, Ampun Pak, Ampun

Baca juga: Foto-Foto Sensitif Dibongkar, Djoko Tjandra Tak Tinggal Diam dengar Kesaksian Saksi Ahli Bareskrim

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa Polri 9,5 Jam, Kini Menunggu Giliran Keluarga Rizieq Shihab Diperiksa

"Besok rencana mau kita kirim suratnya (ke Kemendagri)," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov Riau, Sudarman, Selasa (17/11/2020).

Menurut keterangan Sudarman, jika walikota dan wakil walikota berhalangan, maka otomatis wewenang kepala daerah langsung diambil alih oleh Sekda.

Sama halnya dengan kasus di Pemko Dumai ini, pasca penahanan walikota dan wakilnya yang cuti karena maju di Pilkada, maka otomatis Sekda akan diangkat menjadi pelaksana harian (Plh).

"Kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan, maka tugas - tugas kepala daerah itu diambil alih oleh Sekda sebagai Plh," katanya.

Penetapan Sekda menjadi Plh Wako tidak perlu penunjukan dari Gubernur Riau. Sebab kata Sudarman, sesuai undang-undang yang berlaku.

Jika kepala daerah dan wakilnya berhalangan, maka secara otomatis Sekda langsung menjadi Plh kepala daerah.

"Berdasarkan undang-undang itu otomatis, tidak perlu ditunjuk oleh Pak Gubernur."

"Tapi proses administrasinya tetap kita sampaikan kepada menteri, segera kita surati ke Kemendagri, tapi kita segera intruksikan Sekda agar langsung menjadi Plh, karena itu kan tidak boleh dibiarkan kosong," katanya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Walikota Dumai, Zulkifli AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan suap DAK Dumai.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata langsung menyampaikan pengumumam penahanan tersebut, Selasa (17/11/2020).

Penahanan dilakukan dalam kasus pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Dan APBN 2018 yang penyidikannya dilakukan sejak September 2019.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari.

Terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di rutan Polres Metro Jakarta Timur

"Tersangka ZAS memerintahkan pengumpulan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di pemerintahan kota Dumai, penyerahan uang senilai 550 Juta Dolar Amerika, Dolar Singapura dan Rupiah," ujar Alexander Marwata dalam live Jumpa Pers yang ditayangkan langsung di akun Twitter@KPK_RI, Selasa sore.

Sedangkan untuk Perkara Kedua, Tersangka ZAS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta.

Serta fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Terhadap hal sangkaan ini KPK menjerat tersangka dengan dua pasal Tipikor, Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"KPK berkomitmen akan tetap melakukan pemberantasan korupsi sekalipun adanya proses Pilkada yang sedang berlangsung saat ini," tegas Alexander Marwata.

Sementara itu, terkait proses Pilkada saat ini ia menyampaikan pesan agar kepala daerah tetap amanah dengan kepercayaan yang telah dititipkan masyarakat.

"KPK juga tidak bosan mengingatkan para Kepala Daerah agar tetap memegang teguh amanah yang dititipkan oleh masyarakat yang telah memilih Kepala Daerah melalui Pilkada secara demokratis," sebutnya.

Banyak Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, harus menjadi pengingat bagi semua kepala daerah agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Memegang prinsip dan nilai-nilai integritas dengan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarga atau Kelompok tertentu.

KPK juga mengingatkan agar Kepala Daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved