Breaking News:

Permintaan Larangan Ekspor Kelapa oleh Ketua Komisi IV DPR RI Dinilai Rugikan Petani di Inhil

Oleh karena itu, Muhaemin mempertanyakan rencana pemerintah harus melarang ekspor kelapa

tribun pekanbaru
Kegiatan masyarakat petani kelapa di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Permintaan Ketua Komisi IV DPR RI untuk melarang ekspor kelapa bulat dinilai sebagai sesuatu yang menyakitkan oleh petani kelapa Indonesia.

Apalagi permintaan ini diusulkan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI dengan alasan industri pengolahan kelapa kekurangan bahan baku.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat bersama eselon I Kementan belum lama ini, meminta Kementan menerbitkan regulasi.

Regulasi itu mengatur adanya larangan ekspor kelapa butiran atau kelapa bulat karena saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri.

Baca juga: Sabar Menunggu 1,5 Tahun, Akhirnya 109 Peserta Resmi Ditetapkan Sebagai PPPK Pemprov Riau

Baca juga: Bukan hanya Cabe Merah, Harga Cabe Rawit di Inhu Makin Pedas, Naik Menjadi Rp 30 Ribu Per Kilogram

Baca juga: Status Bengkalis Belum Beranjak dari Zona Oranye,Kasus Positif Tambah Tapi Kesembuhan Cukup Tinggi

Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) menilai alasan ini menyakitkan sekitar 6 juta kepala keluarga pemilik kelapa di tanah air.

Jumlah ini belum termasuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari perkelapaan.

Seperti pekerja panen, pengantar dan tukang kupas yang jumlahnya 5 kali lipat dari pemilik lahan.

Perpekindo mencatat ada 3 implikasi yang akan terjadi jika larangan ini benar-benar diterapkan.

Yaitu, harga kelapa akan sangat murah di bawah biaya produksi (biaya panen, pengantaran dan biaya kupas).

Petani kelapa akan semakin jauh dari sejahtera.

Halaman
1234
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved