Breaking News:

Kepulauan Meranti

Belanja Seremonial Dikritik, Jawaban Fraksi DPRD Meranti Terhadap Nota Keuangan RAPBD Kepala Daerah

Salah satu yang dikritik dewan dalam nota keuangan RAPBD 2021 Kepulauan Meranti adalah belanja seremonial yang tak menunjang pembangunan.

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Teddy Tarigan
Pandangan umum terhadap pidato Kepala Daerah tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna di Balai Sidang DPRD, Selasa (24/11/2020) malam. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Sebanyak 8 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Kepala Daerah tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna di Balai Sidang DPRD, Selasa (24/11/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah SH MSi, didampingi Wakil Ketua I DPRD H Khalid Ali SE, dan Wakil Ketua II Iskandar Budiman SE. Dihadiri para Anggota DPRD dan Sekda Kepulauan Meranti Dr. Drs. H Kamsol MM.

Pandangan umum disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi.

Pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang disampaikan juru bicara Sopandi SSos, menyampaikan penghematan dan efesiensi harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Belanja-belanja yang bersifat seremonial tetapi tidak menunjang prioritas pembangunan dan penanganan Covid-19, akan terus diawasi sehingga bisa diminimalisir.

Baca juga: Sekian Lama Menunggak, Akhirnya Pemkab Meranti Mulai Cicil Pembayaran Pajak 33 Unit Kendaraan Dinas

Sopandi juga menyampaikan kesiapan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dan lobi – lobi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendapatkan dana di Provinsi, Kementerian terkait dan Pemerintah Pusat guna meningkatkan capaian-capaian target yang bertujuan untuk kesejahteraann masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kami apresiasi kerja keras yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Meranti dari 67,45 persen pada tahun 2019 menjadi 67,60 persen pada tahun 2020. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam hal ini angka harapan lama sekolah dari 13,50 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2020. Serta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 0,12 persen di tahun 2021. Dan tentunya semoga kedepan menjadi lebih baik lagi," ucapnya.

Baca juga: Polres Terjunkan 85 Personel, Situasi Tetap Aman Pascadebat Publik Pilkada Kepulauan Meranti

Sementara itu, Fraksi Partai PDI Perjuangan Bobi Haryadi menyampaikan dalam mengatasi kemiskinan pemerintah daerah perlu terobosan baru, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengutamakan PAD.

Begitu juga terkait prioritas anggaran tahun 2021 untuk pemulihan penanganan pandemi covid-19, fraksi partai ini menekankan agar implementasi APBD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2021 dilaksanakan secara akuntabel.

"Perlu kami sampaikan terkait dengan pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 yang berpotensi terciptanya kerumunan saat pemungutan suara nanti, diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujar Bobi.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, anggaran dalam APBD tahun 2021 diarahkan pada program recovery yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program pro rakyat, seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.

Baca juga: Umbar Janji dan Adu Program di Debat Publik, Berikut Visi dan Misi Paslon Pilkada Kepulauan Meranti

Dari, Fraksi Partai Golkar plus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampikan juru bicara Dedi Yuhara Lubis, agar Pemkab fokus terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan poros, jembatan dan lain-lain yang merupakan akses untuk membuka isolasi beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapat prioritas utama.

Terlebih untuk desa-desa tertentu yang terancam abrasi, perlu solusi agar masalah ini segera teratasi.

"Disamping itu juga, pemerataan pembangunan untuk masing-masing kecamatan agar memenuhi porsi dan sesuai prioritas serta kondisi daerah tersebut, dan jangan terkesan pembangunan hanya menumpuk di suatu daerah tertentu saja," ungkapnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved