Breaking News:

Pemerintah Sedang Melakukan Penghitungan Ulang Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran BPJS Akan Naik?

Pemerintah dikabarkan sedang mengkaji kenaikan iuran BPJS dan penghapusan sistem kelas dalam rawat inap peserta BPJS Kesehatan.

Editor: Ilham Yafiz
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah dikabarkan sedang mengkaji kenaikan iuran BPJS dan penghapusan sistem kelas dalam rawat inap peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah sedang melakukan penghitungan ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK).

Hal itu sesuai dengan amanat pada Peraturan Presiden 64 tahun 2020 tentang Peninjauan Ulang Manfaat JKN.

Merespons hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, dampak penghapusan kelas tersebut akan menghasilkan satu kelas standar dan satu iuran tunggal.

"Kalau nanti kelas standar itu yang sedang dikaji oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) itu menjadi dua kelas yaitu jadi kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI, maka yang namanya Kelas I, Kelas II dan Kelas III itu tidak ada lagi, yang ada kelas non-PBI. Jadi hanya satu kelas," kata Timboel saat dihubungi Tribunnews, Kamis (26/11/2020).

"Jadi kalau istilahnya Pak Menteri kemarin penyesuaian. Jadi nanti ada yang ditarik ulur ke bawah ada yang ditarik naik ke atas yaitu Kelas III," imbuhnya.

Menurut Timboel, saat ini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana perhitungan iuran yang akam ditetapkan

Ia memperkirakan, iuran akan berkisar di atas Rp 42 ribu dan di bawah Rp 100 ribu.

"Kalau di atas Rp 150 ribu itu tidak mungkin nanti akan kebesaran, tapi di bawah Rp 42 ribu tidak mungkin juga karena yang paling rendah sekarang Rp 42 ribu. Nah makanya feeling saya antara Rp 42 ribu sampai Rp 100 ribu, misalnya Rp 60 ribu atau Rp 70 ribu," ucapnya.

Baca juga: Chord Lagu Melukis Senja Budi Doremi, Dari Kunci Dasar Paling Mudah

Baca juga: Astaga, Tak Disadari Buaya Ganas Sembunyi di Kolong Tempat Tidur, Untung Ada Sesuatu di Mulutnya

Baca juga: Dua Artis yang Ditangkap karena Dugaan Kasus Prostitusi Tutupi Wajahnya, Inisial ST dan MA

Lebih lanjut, Timboel meminta pemerintah melakukan cleansing data dengan baik.

Hal itu supaya PBI benar-benar diperuntukkan bagi orang-orang miskin.

"Sehingga orang-orang di Kelas III ini mandiri yang miskin bisa tertapung di PBI sehingga tidak lagi bayar dia tetap iurannya dibayar oleh pemerintah," ucapnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus melihat fakta bahwa ada peningkatan angka kemiskinan.

Menurutnya harus ada kenaikan kuota PBI dari yang ada sekarang 96,8 juta jiwa.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved