Breaking News:

Pelalawan

Dugaan Pungli Sertifikat PTSL 2019 di Desa Bagan Limau Ukui, Kejari Pelalawan Panggil Sejumlah Pihak

Sebenarnya program PTSL dari BPN tidak dipungut biaya, namun dalam praktiknya ada oknum tertentu melakukan pungli dengan dalih biaya pengurusan.

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
tribunjambi/abdullah usman
Ilutrasi Sertifikat tanah 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Menjelang akhir tahun 2020 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan Riau kembali membidik dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jenis pungutan liar (Pungli).

Dugaan Tipikor yang disasar kali ini yakni adanya Pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui.

Pengurusan sertifikat jenis PTSL yang merupakan program Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan.

"Sekarang masih tahap Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) di seksi Intelijen. Prosesnya masih berjalan," ungkap Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH, melalui Kepala Seksi Intelijen Sumriadi SH MH, kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: 11 Hari Dicari-cari, Tiba-tiba Mulyadi Dapat Kabar Anaknya Tewas Kecelakaan di Media Sosial

Baca juga: Tahun Ini 2 Kali Bupati Demak HM Natsir Berduka, Istri dan Anak Kesayangannya Wafat karena Covid-19

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan, Sumriadi SH MH.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan, Sumriadi SH MH. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Sumriadi menjelaskan, awalnya korps Adhyaksa menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan Pungli dalam pengurusan sertifikat PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui.

Kemudian tim intelijen Kejari melakukan pendalaman atas laporan tersebut dan kemudian dilanjutkan ke tahap Pulbaket.

Kejaksaan mengundang para pihak untuk dilakukan konfirmasi maupun klarifikasi atas laporan yang masuk, sekaligus meminta data serta bahan yang berkaitan dengan dugaan Tipikor ini.

Adapun pihak yang dimintai keterangan yakni masyarakat penerima sertifikat PTSL, aparat desa, hingga pihak BPN Pelalawan.

Baca juga: Sudah 25 Orang Saksi Dimintai Klarifikasi Polres Inhil, Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KONI

Baca juga: Jaksa Pinangki Sering Kirim Uang ke Adiknya Hingga 500 Juta Beli Kebutuhan Rumah Tangga, Uang Siapa?

"Sampai hari ini kita masih mengundang pihak terkait untuk dimintai keterangan, karena statusnya masih Pulbaket," beber Sumriadi.

Bekas Kasi Barang Bukti Kejari Siak ini merincikan, data dari BPN Pelalawan di Desa Bagan Limau mengajukan PTSL sebanyak 1.257 persil untuk tapak rumah maupun kebun.

Sekitar 1.200 sudah selesai dan diserahkan bertahap ke pihak desa dan kemudian diberikan kepada warga. Sisanya sekitar 50 lebih masih dalam proses pengurusan.

Sebenarnya program PTSL dari BPN gratis alias tidak dipungut biaya, tapi dalam SKB dua menteri, dibebankan Rp 200 ribu untuk biaya patok tanah kepada pemilik atau disediakan sendiri oleh pemohon.

Namun pada praktiknya, ada oknum-oknum yang mengutip sejumlah uang kepada warga dengan dalih biaya pengurusan sertifikat PTSL ini dengan jumlah beragam.

Baca juga: PDI Resmi Ganti Nama jadi PDRI, Persiapan Bertarung di 2024, PDRI Akan Menyatu Dengan Pemerintah

Baca juga: Per November 2020, IDI : 180 Dokter Meninggal Terpapar Virus Corona, Terbanyak di Jawa Timur

Kejaksaan mencium bau rasuah yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan fulus tersebut.

"Kita ingin melihat sejauh mana kebenaran dari laporan dengan praktik di lapangan. Ini sedang didalami terus," tandas Sumriadi. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved