Jokowi sudah Tahu Benny Wenda Deklarasi Papua Barat Merdeka, DPR RI: TNI dan Polri Tegakkan Aturan

TRIBUNPEKANBARU.COM - Informasi tentang Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat Sementara dan melakukan Deklarasi Papua Barat Merdeka sudah sampai ke telinga Presiden RI Jokowi.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun dari pihak Istana.

Namun, TNI menyerahkan kasus ini ke Polri karena ini termsauk kepada kejahatan makar.

Sementara itu, DPR RI telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin terkait persoalan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan pada Selasa (1/12) kemarin.

Begitu juga insiden pembunuhan satu keluarga di Sigi Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

"Menyikapi perkembangan yang kita sama-sama mengetahui di Papua Barat kemudian di Sulawesi, tentu kami dari DPR RI telah berbicara dan melakukan support kepada pemerintahan dalam hal ini Pak Jokowi dan KH Maruf," kata Azis.

Politikus Partai Golkar itu berharap, aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri untuk menindak tegas sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dengan cara-cara yang objektif dan terukur.

"Khususnya di dalam konteks Papua, tentu ini bagian dari pada NKRI dan kami mengharapkan TNI dan Polri untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur," ucapnya.

Selain itu, Azis menilai pendekatan yang dilakukan terkait Papua Barat ini dalam rangka menjaga wibawa negara dan keselamatan rakyat Indonesia.

"Ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," ucapnya.

"Begitu juga dengan kejadian-kejadian di Sigi yang kita sama-sama mengetahui bahwa DPR RI mensupport pemerintah khususnya kepada Polri dan TNI untuk melakukan pencegahan-pencegahan secara preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur," pungkas Azis.

Benny Wenda Deklarasi Papua Barat Merdeka, Dua Putra Papua Barat Dibidik Gantikan Edhy Prabowo

Pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11/2020) lalu mengakibatkan kekosongan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Sejumlah tokoh diusulkan ke Istana Negara untuk dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri KKP yang kini dijabat sementara oleh Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Namun, hal menarik terlihat dalam bursa pengganti pengganti Edhy Prabowo.

Sebab, di antara banyaknya calon kandidat, terdapat dua orang sosok putra terbaik Papua, yakni Roberth Kardinal dan Joppye Onesimus Wayangkau.

Kehadiran kedua tokoh tersebut diungkapkan Ketua tim kampanye daerah (TKD) Provinsi Papua Barat, Ernes Yauwalata memang pantas.

Sebab, Roberth Kardinal dikenal sebagai putra Papua yang selama ini mewakili rakyat Papua di Komplek Parlemen Senayan.

Robert pun memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan perikanan.

Sedangkan, Letjen TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau diketahui merupakan prajurit terbaik TNI.

Joppye Onesimus Wayangkau diungkapkannya dipercaya menjabat sebagai Pangdam XVIII/ Kasuari, selanjutnya menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat.

Jenderal tiga bintang asal Serui, Papua itu dijelaskan Ernes berprestasi karena mampu bersinergi dengan Polri hingga menciptakan Papua Barat yang aman dan kondusif.

“Selama ini belum ada menteri dari putra Papua Barat sehingga Kita dorong dua kandidat, yaitu Pak Roberth Kardinal dan Pak Joppye Onesimus Wayangkau supaya Bapak Presiden dapat menunjuk salah satu jadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI” ucap Ernes Yauwalata.

Ernes mengatakan, dari sisi figur keduanya dianggap mampu dalam menjalankan tugas karena sudah terbukti berbakti kepada bangsa dan Negara.

"Jika presiden menginginkan dari politisi maka Roberth Kardinal bisa ditunjuk," jelas Ernes.

"Tetapi kalau dari kalangan profesional maka mantan Pangdam XVIII/ Kasuari sangat punya kans mendapat kepercayaan dari Presiden dalam jabatan tersebut, punya pengalaman juga di bidang perikanan sebagai anak pantai," jelasnya.

Benny Wenda Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Papua Barat, Fadli Zon: Pemerintah Kok Sibuk Urus HRS

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon kembali melontarkan kritik kepada pemerintah terkait kondisi negara yang terjadi saat ini.

Fadli Zon dikenal sebagai salah satu tokoh publik yang kerap memberikan kritikan atas kebijakan pemerintah.

Kali ini ia menyoroti sikap pemerintah yang dianggap terlalu sibuk mengurusi pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Sebagaimana diketahui, Rizieq Shihab baru saja kembali ke Tanah Air pada awal November lalu.

Kepulangannya pun menjadi sorotan lantaran dianggap menimbulkan terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Di samping itu, baru-baru ini sosok HRS kembali menjadi sorotan terkait kondisi kesehatannya termasuk masalah tes usap (swab) PCR Covid-19 yang dijalaninya.

Fadli Zon lantas menilai bahwa pemerintah terlalu sibuk mengurusi masalah tersebut.

Padahal, menurutnya ada masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian.

Misalnya ialah soal deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada Selasa (1/12/2020) lalu.

Dilansir dari BBC, Pimpinan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara untuk Papua Barat.

Menanggapi kabar tersebut, Fadli Zon pun menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri.

"Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah nantang (menantang, red.) RI. Kok masih sibuk urus HRS (Habib Rizieq Shihab)?," tulisnya melalui cuitan di Twitter @fadlizon pada Rabu (2/12/2020).

Pada cuitan itu, ia juga terlihat menandai akun resmi Presiden dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat

Dikutip dari BBC, Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat telah mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).

Di samping itu, pimpinan ULMWP Benny Wenda disebut mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat per 1 Desember 2020.

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu ia juga sekaligus menyatakan menolak segaal aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Adapun diketahui, tanggal 1 Desember dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua oleh sejumlah kalangan.

Kantor HAM PBB soroti kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat

Sementara itu, Kantor HAM PBB melalui juru bicara Ravina Shamdasani menyoroti kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam beberapa bulan terakhir.

"Kami terusik dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa pekan dan bulan terakhir di Papua dan Papua Barat, serta meningkatnya risiko kembalinya ketegangan dan kekerasan," kata Ravina dalam pernyataan kepada media, Senin (30/11/2020).

Antara lain, kasus penembakan yang jenazahnya ditemukan di Gunung Limbaga, Distrik Gome, Papua Barat pada 22 November lalu.

Kemudian, rangkaian pembunuhan yang menewaskan enam orang termasuk aktivis, pekerja gereja, dan warga pendatang pada September dan Oktober 2020.

Korban tewas juga berasal dari aparat keamanan.

Selain kasus pembunuhan, kantor urusan HAM PBB juga menerima laporan tentang penangkapan aktivis dan pegiat HAM.

Setidaknya 84 orang, termasuk Wensislaus Fatuban, pegiat sekaligus penasihat HAM Majelis Rakyat Papua (MRP) dan tujuh anggota staf MRP, ditangkap dan ditahan pada 17 November oleh kepolisian di Kabupaten Merauke.

Mereka ditangkap menjelang rapat dengar pendapat yang diselenggarakan MRP mengenai implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus di provinsi Papua dan Papua Barat.

Fatuban dan sejumlah anggota lainnya kemudian dibebaskan pada 18 November.

PBB pun menyerukan Pemerintah Indonesia menegakkan hak-hak masyarakat atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, sejalan dengan kewajiban internasionalnya, terutama menjelang 1 Desember—di mana sering terjadi unjuk rasa, ketegangan, dan penangkapan.

Selain itu, PBB juga meminta pemerintah menggelar ruang dialog "yang bermakna dan inklusif" dengan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menangani persoalan ekonomi, sosial dan politik yang tak berkesudahan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sikapi Papua Barat dan Sigi, DPR Sudah Komunikasi Langsung dengan Presiden Jokowi.