Profil Benny Wenda : Sepak Terjang dari Masa Muda hingga Deklarasikan Diri Jadi Presiden Papua Barat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Benny Wenda kembali membuat 'gaduh' seantero Indonesia bahkan dunia internasional setelah ia mendeklarasikan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat mulai tanggal 1 Desember 2020.

Hal ini ia sampaikan dalam siaran persnya pada Selasa (1/12/2020) kemarin. (Catatan: kutipan asli dan terjemahan di bawah)

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," katanya, dilansir Kompas.com.

Diketahui, sebelum ini Benny Wenda juga sempat ramai diperbincangkan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu.

Ia disebut Istana sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Soal Benny Wenda yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua, hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pada Senin (2/9/2019).

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar."

"Itu yang dia lakukan di Australia, lah, di Inggris, lah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, seperti dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Lantas, siapakah Benny Wenda ini?

Berikut profil mengenai sosok Benny Wenda dirangkum Tribunpekanbaru.com dari berbagai sumber:

1. Masa muda

Benny Wenda lahir di Lembah Baliem dan menghabiskan masa mudanya di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat.

Bersama keluarganya, Benny hidup dari bercocok tanam.

Saat menjalani masa mudanya, Benny Wenda menyebutkan kehidupannya ketika itu begitu tenang.

Hal itu ditulis Benny Wenda di situs resminya.

2. Ketua ULMWP

Benny Wenda menjalani masa kecilnya bertempat tinggal di sebuah desa terpencil di Papua Barat.

Saat ini, Benny diketahui menjabat sebagai Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Mengutip dari Kompasiana, ia mengupayakan pembebasan Papua secara damai, tanpa kekerasan.

Dalam upayanya membebaskan Papua, Benny Wenda membangun lembaga politik internasional, yakni Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliament for West Papua (IPWP).

Ia juga mendirikan sebuah lembaga hukum internasional bernama International Lawyers for West Papua (ILMWP) yang beranggotakan pengacara-pengacara andal dari seluruh dunia.

3. Pernah Dipenjara

Dikutip dari situs Benny Wenda, ia pernah ditangkap pada 6 Juni 2002 di Jayapura terkait upayanya membebaskan Papua Barat.

Ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

Namun, pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil melarikan diri atas bantuan aktivis kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda bersama keluarganya kemudian diselundupkan di perbatasan menuju Papua Nugini.

Ia saat ini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

4. Mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford

Pada Juli 2019 lalu, Kementerian Luar Negeri sempat mengecam pemberian penghargaan pada Benny Wenda.

Mengutip Kompas.com, Benny Wenda mendapatkan penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny Wenda yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Meski begitu, pemerintah Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak berhubungan dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," jelas Kemenlu.

"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," lanjut Kemenlu.

Benny Wenda menerima penghargaan Freedom of the City dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019 lalu.

Momen tersebut ia unggah di akun Twitter resminya pada 18 Juli 2019.

5. Menjadi Pembicara di TED

Pada 2013 lalu, Benny Wenda pernah menjadi pembicara TEDxSydney yang digelar di Sydney Opera House Concert Hall.

Benny diundang menjadi pembicara TED bersama Jennifer Robinson yang merupakan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM).

Dikutip dari tedxsydney.com, dalam acara tersebut Jennifer dan Benny Wenda menceritakan soal kehidupan Benny.

Ia juga menceritakan upayanya dalam membebaskan Papua Barat.

6. Mendirikan Kampanye Pembebasan Papua Barat

Benny Wenda mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat pada 2004 silam di Oxford, Inggris.

Mengutip dari situs resmi Free West Papua, markas kantor kampanye pembebasan Papua Barat juga ada di Belanda, Papua Nugini, dan Australia.

Tujuan dari adanya kampanye ini adalah untuk memberikan kebebasan pada masyarakat Papua Barat untuk memilih sendiri jalan mereka melalui referendum yang adil dan transparan.

Kutipan Asli dan Terjemahan Deklarasi Papua Barat Merdeka oleh ULMWP

Pimpinan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda mengirim siaran pers resmi ke Tribunpekanbaru.com dalam bentuk file PDF tentang pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Berikut terjemahannya :

United Liberation Movement for West Papua

Siaran Pers: 'Pemerintahan Sementara' Papua Barat diumumkan, pemerintahan Indonesia ditolak.

1 Desember 2020

[DIKIRIM: Selasa, 1 Desember, 04:00 London; 11 pagi Jakarta; 13.00 Jayapura; 3PM Canberra]

- Pemerintah Sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka;

- Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia;

- Kerusuhan selama berbulan-bulan telah memperkuat tuntutan untuk kemerdekaan.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mulai membentuk 'Provisional' baru Pemerintah di Papua Barat hari ini (Selasa 1 Desember). Pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia atas wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat pemilihan menjadi tidak mungkin.

Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Barat Papua. 'Otonomi Khusus', yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, akan berakhir pada akhir tahun, dan menjadi sasaran petisi massal yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di seluruh Papua Barat. Tiga puluh enam orang ditangkap di Manokwari dan Sorong pada hari Jumat setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dilarang.

Konstitusi Sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, dan melindungi hak-hak migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial.

Pemerintah didukung oleh semua kelompok pembebasan di Papua Barat, mewakili mayoritas orang. ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat yang ditandatangani oleh 70 persen orang Papua Barat, kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2019.

Negara yang menunggu akan diwakili secara internasional oleh Presiden sementara, Benny Wenda, dari Barat Orang Papua pengasingan yang berbasis di Inggris. Sisa kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Itu Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) di waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.

Benny Wenda, Presiden sementara Pemerintahan Sementara, berkata: 'Hari ini, kami menghormati dan akui semua nenek moyang kita yang berjuang dan mati untuk kita dengan akhirnya membentuk sebuah pemerintahan yang bersatu menunggu. Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami. Seperti yang ditata dalam Konstitusi Sementara kami, Republik Papua Barat masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan mercusuar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Hari ini kita mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka."

Kontak: waktu Inggris: Benny Wenda (melalui press@ulmwp.org); Waktu Australia: Jacob Rumbiak, Juru Bicara ULMWP (rumbiakjacob@gmail.com).

Berikut Kutipan Asli Siaran Pers Tersebut :

United Liberation Movement for West Papua

Press Release: ‘Provisional Government’ of West Papua announced, Indonesian rule rejected

December 1, 2020

[EMBARGOED: Tuesday Dec. 1, 4AM London; 11AM Jakarta; 1PM Jayapura; 3PM Canberra]

- Provisional Government created to achieve referendum and an independent West Papua;

- Future Republic of West Papua will be the world’s first Green State;

- Months of unrest have strengthened demands for independence.

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) begins forming a new ‘Provisional Government’ in West Papua today (Tuesday December 1). The announcement marks an intensification of the struggle against Indonesia’s colonisation of the territory, ongoing since 1963.

The new government-in-waiting aims to mobilise the people of West Papua to achieve a referendum on independence, after which it will take control of the territory and organise democratic elections. Indonesian repression currently renders elections impossible.

This move is a direct rejection of Jakarta’s attempts to extend ‘Special Autonomy’ provisions in West Papua. ‘Special Autonomy’, first imposed in 2001, will expire at the end of the year, and is the target of a mass petition sponsored by 102 civil society organisations across West Papua. Thirty-six people were arrested in Manokwari and Sorong on Friday after raising the banned Morning Star flag.

The new Provisional Constitution centres environmental protections, social justice, gender equality and religious freedom, and protects the rights of Indonesian migrants living in West Papua. The Constitution establishes a governance structure, including the formation of a Congress, Senate and judicial branch.

The Government is supported by all liberation groups inside West Papua, representing the overwhelming majority of the people. The ULMWP delivered the West Papuan People’s Petition, signed by 70 persen of West Papuans, to the UN High Commissioner for Human Rights in 2019.

The state-in-waiting will be represented internationally by an interim President, Benny Wenda, a West Papuan exile based in the UK. The rest of the cabinet will be announced in the coming months. The Provisional Government confirms its right to make a Unilateral Declaration of Independence (UDI) at an appropriate time, on behalf of the people of West Papua.

Benny Wenda, interim President of the Provisional Government, said: ‘Today, we honour and recognise all our forefathers who fought and died for us by finally establishing a united government-inwaiting. Embodying the spirit of the people of West Papua, we are ready to run our country. As laid out in our Provisional Constitution, a future Republic of West Papua will be the world’s first Green State, and a beacon of human rights – the opposite of decades of bloody Indonesian colonisation. Today, we take another step towards our dream of a free, independent and liberated West Papua.’

Contact: UK time: Benny Wenda (through press@ulmwp.org); Australian time: Jacob Rumbiak, ULMWP Spokesperson (rumbiakjacob@gmail.com).

(Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi)