45 Anggota DPRD Pekanbaru Ikuti Bimtek Renja dan Kode Etik di DIY

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru kembali masuk kelas, dengan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Hotel Grand Inna, Yogyakarta.

Bimtek dengan tema rencana kerja (renja) DPRD dan Kode Etik DPRD diselenggarakan okeh LPM Untag, Semarang, ini dibuka Minggu (20/12/2020) kemarin.

Kegiatan Bimtek tersebut diikuti semua anggota dewan, atau 45 anggota DPRD Pekanbaru periode 2019-2024.

Plt Sekretaris DPRD Pekanbaru Badria Rikasari MSi, Senin (21/12/2020) mengatakan, bahwa Bimtek ini merupakan kegiatan terakhir di tahun 2020 ini. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya semua anggota dewan, dalam hal menunjang kinerjanya. Terutama menyusun rencana kerja dan sesuai dengan kode etik DPRD.

"Hari ini, narasumber Bimtek ini sangat kompeten. Bimtek dihelat hingga Rabu (23/12). Mudah-mudahan hasil Bimtek ini bisa direalisasikan dalam kerja anggota DPRD Pekanbaru ke depannya," sebut Badria kepada Tribunpekanbaru.com.

Seperti diketahui, Bimtek ini dilaksanakan, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD, disusun dengan telah mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan Pemerintah Daerah serta terpenting adalah dari inventarisasi kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. (*)