Libur Panjang, Ahli Epidemiologi Riau Sarankan Warga Tak Berlibur ke Sumbar, Ada Apa?

Meski vaksin itu telah tiba di Indonesia, namun untuk pendistribusiannya ke daerah-daerah belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 

"Jadi memang belum didistribusikan," ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Rabu mengatakan, sebelum disalurkan ke daerah,  vaksin tersebut terlebih dahulu akan dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian. Sehingga tidak langsung diberikan kepada masyarakat.

"Vaksin itukan perlu dilakukan pemeriksaan dan uji dulu, sesuai dengan standarisasi, dan ada registrasi dari Balai POM juga. Termasuk mengecek kehalalan vaksinnya, dan tidak bisa langsung dipakai," kata Mimi. 

Lebih lanjut dijelaskan nya, setelah vaksin tersebut melewati hasil standarisasi dan layak dipakai, barulah pemerintah memberikan vaksin tersebut kepada masyarakat. Namun tidak semuanya juga yang mendapatkan vaksin tersebut, karena keterbatasan. 

"Nantinya vaksin tersebut akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat, terutama bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan yang berhubungan langsung dengan publik, TNI, Polri, setelah itu barulah masyarakat," sebutnya. 

Mimi menegaskan walaupun vaksin sudah ada dan bisa dipakai pada tahun 2021, bukan berarti masyarakat bisa mengabaikan protokol kesehatan.  

Jadi Protokol kesehatan tetap harus dijalankan, dan jangan karena ada vaksin masyarakat mengabaikan protokol kesehatan begitu saja. 

"Karena covid-19  belum hilang, dan virus ini masih bisa menular kepada siapa saja. Maka dari itu, tetap terapkan 4 M, yakni menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan kalau semua sudah aman dan tidak ada lagi covid-19 nya, baru kita bisa kembali seperti semula,"kata Mimi.

Mimi mengungkapkan, pemerintah pusat memberi kuota vaksin 4 juta lebih kepada Provinsi Riau untuk kekebalan tubuh mencegah Covid-19. 

"Riau mendapat kuota sekitar 4 juta. Kuota itu disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kriteria masyarakat yang sudah ditentukan," katanya.

Mimi menjelaskan, kreteria yang dimaksud diantaranya adalah berdasarkan umur yang mendapat vaksin yakni umur 18-59 tahun. Kemudian tenaga kesehatan, tenaga pendidik, publik servis, tokoh agama, ulama dan sebagainya. 

"Ini diprioritaskan untuk orang yang belum pernah terkonfirmasi Covid-19. Sedangkan orang yang sudah pernah positif tidak diberi vaksin, karena pasien itu sudah terbentuk antibodi di dalam tubuhnya," ujarnya.

Sedangkan teknis penyaluran, tambah Mimi, ketika vaksin datang dari pusut, pihaknya akan mendistribusikan ke kabupaten/kota, kemudian pelaksanaan vaksin di puskesmas.

"Nanti masyarakat bisa melakukan vaksinasinya di masing-masing Puskemas terdekat," kata Mimi.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus corona. Tribunpekanbaru.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin) Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).