Breaking News:

Penanganan Covid

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Riau Diminta Tak Kunjungi Sumbar & Cuti ASN Diperketat

Pertama, menghimbau agar masyarakat Riau tidak mengunjungi Sumatera Barat jika tidak terlalu mendesak.

Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Pihak kontraktor tengah melakukan perbaikan pada ujung jembatan Siak IV di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Jumat (24/1/2020). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menyambut akhir tahun dan libur natal tahun baru, sejumlah daerah mengetatkan pengawsasan.

Hal ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Di Riau, sejumlah kebijakan dan himbauan terus digencarkan.

Pertama, menghimbau agar masyarakat Riau tidak mengunjungi Sumatera Barat jika tidak terlalu mendesak.

Sebab, angka Covid-19 di Sumbar masih tinggi.

Seperti disampaikan, Ahli Epidemiologi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan.

Dia meminta agar masyarakat tidak pergi berlibur dan berkerumun ke tempat-tempat wisata saat libur akhir tahun nanti. Terutama ke daerah yang kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Untuk di Sumatera, Dia menjelaskan dua provinsi yang saat ini penyebaran kasus Covid-19 masih tinggi. Yakni Riau dan Sumatera Barat.
"Sumbar dan Riau itu masih tinggi, angkanya kejar-kejaran, berbeda dengan Jambi dan Sumatera Utara itu sekarang sudah turun," ujarnya.
Sejauh ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar saat libur natal dan tahun baru nanti tidak terjadi kerumunan dimana-mana.
Diantaranya adalah dengan memperketat keluar masuk orang dari Bandara.
Seperti dengan menerapkan PCR Antigen bagi penumpang maskapai yang akan melakukan perjalanan.
"Itu salah satu upaya supaya orang tidak banyak yang keluar kota. Karena dengan diberlakukannya Antigen itukan sedikit mahal jika dibandingkan dengan rapid," katanya.
Namun untuk pos pemeriksaan di jalur darat, menurut Wildan memang kurang efektif.
Sebab yang bisa dilakukan oleh petugas hanya sekadar mengecek suhu tubuh saja.
"Paling yang bisa dilakukan oleh petugas melakukan sosialisasi pentingnya menjalankan 3M itu. Kalau jalur darat memang kurang efektif," ujarnya.
Perketat Cuti ASN
Pemprov Riau juga mengingatkan kepada ASN sebagai abdi negara agar menjadi contoh masyarakat.
Untuk itu, Pemprov Riau melakukan pengetatan pemberian cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 nanti.
Seluruh ASN diminta agar tidak menambah bolos kerja saat libur Nataru nanti. 
Pengetatan cuti bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau selama libur Nataru untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pegawai ASN dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Permen Nomor 17 Tahun 2020 dan Permen Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar aturan ini, maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin. Seperti yang diatur dalam Permen Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Permen Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,pemerintah telah memangkas libur akhir tahun 2020 sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Awalnya libur akhir tahun digabung dengan pengganti libur idul fitri.
Sehingga total cuti bersama ada 11 hari. Namun pemerintah memangkas hanya menjadi 8 hari. 
Kepala Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Chairul Riski memaparkan petunjuk pelaksana (Juklak) perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19.
"Juklak perjalanan udara selama libur Nataru ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait," katanya. 
Riski mengatakan, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara untuk memenuhi persyaratan kesehatan diantaranya, menunjukkan surat keterangan hasil negatif pemeriksaan swab RT-PCR yang berlaku 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari luar negeri.
Kemudian, menunjukkan surat keterangan non reaktif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke atau antar bandar udara di Pulau Jawa, dan menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.
"Selain ketentuan dari dua hal tadi, untuk surat keterangan non reaktif menggunakan rapid test antibodi paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan masih dapat digunakan," ungkapnya.
Riski menjelaskan, persyaratan kesehatan tersebut tidak berlaku bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, dan masyarakat mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.
"Kami kembali menegaskan kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker yang sesuai standar penerbangan, menjaga jarak dan mencuci tangan," katanya.

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus corona. Tribunpekanbaru.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin) Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Penulis: Firmauli Sihaloho
Editor: Firmauli Sihaloho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved