Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Januari Bisa Ubah Administrasi Kependudukan, DPRD Pekanbaru: Aktifkan Rekam e-KTP di Semua Kecamatan

Disdukcapil Pekanbaru sudah memberi sinyal kepada masyarakat, untuk bisa mengubah administrasi kependudukannya, pada Januari 2021 nanti.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Disdukcapil Pekanbaru sudah memberi sinyal kepada masyarakat, untuk bisa mengubah administrasi kependudukannya, pada Januari 2021 nanti.

Hal ini seiring pemekaran kecamatan, yang sudah dilakukan Pemko Pekanbaru.

Bersamaan dengan hal ini, DPRD Pekanbaru menekankan kepada Disdukcapil, agar menyiapkan semua peralatan perekaman e-KTP di semua kecamatan.

"Ini sengaja kami tekan kan, karena pengalaman sebelumnya, banyak perekam e-KTP yang rusak. Ini jangan sampai terjadi lagi," saran Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, Minggu (27/12/2020) kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikan Politisi senior Partai Demokrat tersebut, hal yang dialami masyarakat selama ini sering alat perekam e-KTP rusak. Sehingga warga disarankan merekam ke kecamatan lain.

Selain itu juga, masalah kekurangan  blangko e-KTP, masih berbelitnya birokrasi juga sering jadi persoalan. Kondisi ini diharapkan Aidil, jangan terulang lagi. Disdukcapil harus mempersiapkannya dari sekarang.

"Jadi, Disdukcapil jangan pandai ngomong saja. Siapkan semuanya, karena pemekaran kecamatan ini, harus dilakukan solusinya secara ril kepada masyarakat. Jangan seremonial belaka, Ini yang kami cam kan dari sekarang," tegasnya.

Disinggung untuk kepengurusan KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya diurus secara kolektif oleh RT dan RW, disampaikan Aidil, bahwa ide ini bagus juga untuk dilaksanakan.

Namun untuk kolektif ini, dikhawatirkan berkas warga bisa hilang, apalagi semuanya merupakan berkas asli. "Kalau dijamin dan tidak hilang, silakan. Tapi yang patut kami garisbawahi, tidak ada pungutan uang dalam pengurusan KTP, KK dan lainnya kepada petugas Disdukcapil. Semuanya gratis," sebutnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Pekanbaru Irma Novrita mengatakan, masyarakat bisa mengajukan perubahan data nantinya mulai awal 2021. Namun, pengajuan dapat dilakukan setelah Permendagri, tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di kecamatan yang baru terbit.

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved