TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Tahapan demi tahapan untuk merealisasikan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani kelapa mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Pemkab Inhil melalui PT KIG telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

BUMN nasional yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian.

Sebelum melaksanakan SRG ini terdapat berbagai persyaratan dan sertifikasi, yaitu, kepemilikan gudang dan pengelola gudang.

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Dumai, Masih Terus Bertambah,Total Kasus Covid-19 Capai 2.272

Baca juga: Satu-satunya Desa di Inhil Bayar Honor Perangkat Nontunai, Sekayan Dukung Pemberdayaan Usaha BumDes

Baca juga: Februari 2021 Mengaspal di Riau, Nissan Magnite Tampil Lebih Dinamis dan Tangguh

Dalam hal ini pihak swasta dan untuk Inhil telah menunjuk PT.KIG sebagai calon pengelola gudang yang telah memiliki sertifikasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, Drs Afrizal menjelaskan, SRG yang akan diterapkan masih memerlukan beberapa persyaratan lagi agar surat izin operasional bisa keluar.

Dalam hal ini, PT KIG sebagai pengelola gudang melengkapi persyaratan tersebut sebagai pihak ketiga.

“Sertifikat dari Sucofindo sudah diterima beberapa waktu yang lalu di Pekanbaru, berarti kita Pemda Inhil telah melewati 1 tahap untuk mendapatkan izin operasional SRG,” ungkap Afrizal.

Afrizal menjelaskan, resi gudang (warehouse receipt) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu.

“Untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Inhil melalui PT KIG sebagai calon pengelola Gudang akan memanfaatkan gudang yang ada di Pelabuhan parit 21 Tembilahan Hilir,” ujar Afrizal.