Breaking News:

Pilkada di Riau 2020

Amiruddin Sijaya Minta Lima Bawaslu Kabupaten dan Kota di Riau yang Bersidang di MK Persiapkan Diri

Diminta kepada kabupaten/kota yang akan menghadiri sidang tersebut agar mempersiapkan segala sesuatunya baik data,arsip maupun dokumen-dokumen lain

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Suasana sidang DKPP di kantor Bawaslu Riau 

Di Kabupaten Rokan Hulu, Di TPS 02 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu terdapat pemilih yang menggunakan C pemberitahuan yang bukan atas nama yang bersangkutan.

Namun belum sempat mencoblos sudah diketahui anggota KPPS. Hal ini sudah diselesaikan dan dituangkan dalam Form A pengawasan PTPS.

Kemudian Kabupaten Rokan Hilir, di TPS 005 Desa/Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, terdapat pemilih tuna wicara yang membawa C- pemberitahuan KWK untuk memilih di TPS 006 akan tetapi mencoblos di TPS 005.

Dipastikan pemilih tuna wicara tersebut tidak menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 006 dan seluruh saksi pasangan calon mengajukan keberatan, dan sudah dibuat catatan kejadian khusus model C KWK.

Untuk di Kabupaten Siak, terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penjumlahan yaitu di TPS 5 Kelurahan Kerinci Kiri.

TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Buatan Baru, TPS 1, 2, dan 4 Kelurahan Simpang Perak, dan TPS 2 Kelurahan Bukit Agung.

Di Kabupaten Bengkalis, tercatat 2 TPS yakni TPS 04 dan 05 di Kecamatan Bathin Solapan Desa Simpang Padang yang direkomendasikan oleh Bawaslu Bengkalis untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal ini disebabkan karena 14 orang pemilih salah alamat dalam memilih.

Dimana yang seharusnya mencoblos di TPS 04, malah mencoblos di TPS 05.

Sementara satu TPS lagi yaitu TPS 03 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir terdapat dua orang pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain.

Peristiwa ini selain berakibat PSU juga merupakan tindak pidana pemilihan.

Rekomendasi PSU oleh Bawaslu Bengkalis berdasarkan Pasal 112 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sedangkan sanksi bagi pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan orang lain untuk memilih di TPS diatur dalam UU 10/2016, Pasal 178A.

"Bagi 76 TPS bermasalah tersebut, saya pinta Panwascam melalui Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera mungkin diselesaikan dan ditindaklanjuti." jelas Rusidi Rusdan.

Terkait temuan dugaan money politic yang dilakukan pada malam jelang Pemungutan Suara di Kabupaten Inhu, Rusidi menjelaskan bahwa kemarin siang Pukul 14.00 WIB, Sentra Gakumdu Kabupaten Inhu telah menggelar rapat SG-1 (semacam gelar perkara).

Rusidi meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Inhu agar tidak terprovokasi oleh siapapun dan memberikan waktu kepada sentra Gakkumdu Inhu untuk memprosesnya.

"Kasus dugaan money politic di Inhu, siang kemaren telah dilakukan rapat SG-1, saya minta masyarakat tidak terprovokasi dan memberikan waktu kepada Sentra Gakumdu untuk memprosesnya,"harap Rusidi.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved