Breaking News:

Penanganan Covid

Polda Riau Fokus Kawal Distribusi Bansos di 2021, Kapolda: Supaya Tak Disunat di Tengah Jalan

Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi menyatakan, pihaknya akan terus memantau dan mengawal proses pendistribusian Bansos 2021

Editor: M Iqbal
TRIBUN PEKANBARU / RIZKY ARMANDA
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi menyatakan, pihaknya akan terus memantau dan mengawal proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Dimana bansos ini, diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Khususnya yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Pengawasan penyaluran bansos ini diungkapkan Jenderal bintang dua itu, menjadi fokus jajarannya pada tahun 2021 mendatang.

Baca juga: Kamis Besok, 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China Akan Tiba Lagi di Indonesia

"Kita akan kawal bagaimana bansos yang menjadi haknya masyarakat, supaya tidak disunat di tengah jalan. Ini salah satunya dan hal-hal lain," tutur Kapolda saat gelaran ekspos akhir tahun, Rabu (30/12/2020).

Lanjut Agung, sepanjang 2020 pihaknya banyak menangani perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Ada sekitar 14 kasus dugaan rasuah yang ditangani sepanjang tahun 2020 ini.

Dalam kasus yang ditangani tersebut, adapun nilai kerugian keuangan negaranya mencapai Rp12 miliar lebih. Sementara sekitar Rp 6 miliar lebih, berhasil diselamatkan.

"Untuk kasus korupsi ini, menjadi hal yang perlu dikaji tahun 2021 mendatang. Untuk kemudian kita memulai menelisik, mendeteksi kegiatan gratifikasi pemberian suap. Ini fokus kita di 2021," tutur Irjen Agung.

Agung berharap, jajarannya bisa terus melakukan langkah-langkah penyidikan terhadap kegiatan-kegiatan yang terindikasi korupsi, dan sudah sangat merugikan masyarakat.

Baca juga: Pemprov Riau Masih Tunggu Kedatangan Vaksin Covid-19, Ini 6 Kelompok Prioritas Dapat Vaksin

"Kita akan menangkap para tukang sogok, tukang suap tukang gratifikasi," tegasnya.

Diakui Agung untuk perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, proses pengusutan cukup memakan waktu yang panjang.

Bisa jadi peristiwa dugaan korupsi pada 2 tahun lalu, namun baru naik penyidikan saat ini.

Karena diterangkan Agung, untuk menentukan suatu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa bisa naik ke proses sidik, harus sudah ada nilai kerugian negara.

Sementara penyidik tidak bisa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Untuk hal tersebut, hanya dilakukan oleh instansi auditor berwenang, seperti BPK atau BPKP.

"Ini butuh mekanisme yang panjang, sehingga kami harus menunggu," tandasnya.

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus corona. Tribunpekanbaru.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin) Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

( Tribunpekanbaru.com /Rizky Armanda)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved