TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemekaran desa dalam wilayah Kabupaten Rohul menjadi peraturan daerah.

Ranperda ini sebelumnya telah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rohul, Selasa (29/12/2020).

Sementara, dua ranperda lainnya yaitu tentang penanganan penyakit menular di Kabupaten Rohul serta Ranperda tentang MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) juga tuntas dibahas oleh Pansus DPRD.

Saat ini belum dapat disetujui bersama, karena belum selesainya fasilitasi dari Gubernur Riau.

Baca juga: 7.000 Penumpang Padati Bandara SSK II Pekanbaru Saat Puncak Arus Balik Natal dan Tahun Baru 2020

Baca juga: Barang Apa Sih yang Dicari Petugas saat Razia Kamar Napi? Ini Hasil Temuan di Lapas Kuansing Riau

Baca juga: MYD Masih Diperiksa Kasus Video Syur, Gisel Tak Hadir ke Polda Metro,Izin Jemput Anak Pulang Liburan

Rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan terhadap tiga ranperda oleh Pansus DPRD.

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama SE didampingi Bupati Rohul H Sukiman.

Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perwakilan Forkopimda dan puluhan Anggota DPRD Rohul.

Bupati Rohul H Sukiman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPRD Rohul.

Karena telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 Ranperda yakni Ranperda tentang MDTA.

Ranperda tentang Pemekaran Desa Dalam Wilayah Kabupaten Rohul dan Ranperda tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Rohul.