RESES Anggota Dewan Himpun Aspirasi, Apa yang Paling Banyak Dikeluhkan Warga Kampar Riau?

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar melakukan Rapat Penyampaian Hasil Reses Pertama dan Penutupan Masa Sidang Tahun 2020 serta Pembukaan Masa Sidang Tahun 2021, Senin (4/1/2021).

Dalam rapat ini disampaikan laporan tentang hasil reses para anggota DPRD Kampar.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kampar, Tony Hidayat dan didampingi Wakil Ketua III DPRD Kampar, Fahmil.

Pimpinan Rapat, Tony Hidayat menjelaskan dari reses yang dilakukan para anggota DPRD Kampar.

Banyak aspirasi yang didapat dari masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik.

Baca juga: LEBIH Keras, Awas, Teriakan Emak-emak Guncang Lokasi Judi, Bawa Palu Mengamuk, Apa Penyebabnya?

Baca juga: 421 Pelanggar Lalu Lintas Ditindak Polisi Selama Operasi Lilin Lancang Kuning di Kota Pekanbaru

Baca juga: Masih Rusak, Jalan Bekas Proyek Sistem Limbah di Kota Pekanbaru Belum Kunjung Diperbaiki

"Aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan, jembatan, drainase jadi aspirasi masyarakat yang mendominasi," ungkapnya.

Selain itu ada juga aspirasi yang bersifat stimulus ekonomi seperti bantuan hibah pertanian, bantuan usaha dan lainnya.

Tony tegas mengatakan agar eksekutif, dalam hal ini pemerintah memperhatikan laporan hasil reses ini.

"Penyampaian laporan ini jangan hanya sekedar seremonial saja sehingga hanya menjadi wacana saja aspirasi yang disampaikan," tuturnya.

Tony berharap aspirasi yang disampaikan bisa ditindak lanjuti eksekutif, karena aspirasi yang disampikan ini memang benar-benar berasal dari bawah.

Menurutnya DPRD Kampar sudah menyampaikan kepada eksekutif agar setiap reses yang dilakukan anggota DPRD Kampar diikuti pula oleh para OPD.

"Dengan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti lebih baik," ujarnya.

Selain itu ia juga menyarankan apa yang menjadi hasil reses DPRD Kampar masuk dalam Musrenbang Kabupaten yang kemudian akan menjadi pokok pikiran DPRD.

DPRD Kampar Dukung Aktualisasi Prinsip Adat Dalam Perda

DPRD Kampar dukung penuh terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengaktualisasi prinsip Tali Bapilin Tigo.

Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal, Rabu (16/12/2020) mengatakan Tali Bapilin Tigo merupakan prinsip yang dijunjung masyarakat Kabupaten Kampar.

Menurutnya hingga saat ini belum ada Perda yang mengaktualisasi prinsip tersebut. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Ijtima Ulama VII.

Ia menuturkan ide yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia tentang keharmonisan sangat diapresiasi DPRD Kampar.

Faisal menuturkan selama ini adat yang erat dipegang sejak nenek moyang belum ada aturan yang mengatur dengan jelas.

"Padahal prinsip ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Ia khawatir ke depan ciri khas masyarakat Kampar yang agamis dan negeri beradat hilang.

"Perlu adanya peraturan daerah yang menjadi acuan dan pedoman agar apa yang menjadi prinsip nenek moyang bisa lestari," ungkapnya.

Pembangunan Infrastruktur Kampar Kiri Hulu Masih Jadi Agenda

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tetap dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Namun demikian, masyarakat Kampar Kiri Hulu masih mengeluhkan lambatnya pembangunan di Kampar Kiri Hulu.

Warga Desa Muaro Bio, Ahmad Ridho mengaku saat ini pembangunan infrastruktur jalan mulai berjalan di daerah Kampar Kiri Hulu, namun demikian pembangunan berjalan lambat.

Pembangunan yang diketahui sudah mulai dari sejak pertengahan tahun 2019 lalu, hingga saat ini daerah yang diagendakan untuk pembangunan jalan belum terselesaikan.

Selain itu pembangunan jaringan listrik juga berjalan lambat, desa-desa yang berada disepanjang aliran Sungai Subayang masih banyak belum menikmati listrik negara.

Anggota Komisi II DPRD Kampar, Haidanan Jupen apad awal November tahun 2020 lalu mengatakan, ketersediaan intrastruktur yang layak di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sangat diperlukan.

Tidak hanya jalan dan listrik, pemerintah juga mesti mendorong ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Kondisi infrastruktur yang ada di Kampar Kiri Hulu sangat memprihatinkan ditengah kemajuan pembangunan dibeberapa daerah di Kabupaten Kampar.

Minimnya infrastruktur ini membuat kecamatan ini jadi daerah tertinggal dan terisolir.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Kampar memberi perhatian lebih untuk pembangunan kecamatan tersebut.

Menanggapi minimnya pembangunan di Kampar Kiri Hulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri mengatakan untuk infrastruktur jalan intepretasi terus dimasukkan dalam agenda pembangunan di Kampar.

Menurutnya pada tahun 2019 anggaran disediakan sebesar Rp 6,6 milyar.

Yusri mengatakan dalam pembangunan tersebut tidak hanya jalan, tetapi juga jembatan dibangun.

Pembangunan jalan ini baru didapat pemerintah rekomendasinya dari pusat.

Hingga saat ini progres jalan dan jembatan di Kampar Kiri Hulu setiap tahun diansur melalui bantuan Bankeu Khusus.

Untuk penyediaan listrik, pembangunan lambat karena terkendala kondisi alam yang sulit.

"Harapannya progres pembangunan jaringan listrik selesai tahun ini, namun tidak dapat terealisasi karena kondisi yang sulit. Untuk itu pembangunan ini akan diteruskan tahun depan," ungkapnya.

( Tribunpekanbaru.com / Ikhwanul Rubby )