Breaking News:

Tribun Newsupdate

VIDEO: Bupati Harris Pastikan Tak Ada Pelantikan Pejabat Eselon Hingga Masa Jabatannya Berakhir

Bupati Harris menyebutkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak mengizinkan daerah yang menggelar Pilkada untuk melakukan mutasi jabatan.

TRIBUNPEKANBARU.com - Teka-teki terkait pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, akhirnya terjawab.

Bupati Pelalawan, HM Harris, memastikan tidak ada mutasi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari eselon lV hingga pejabat tinggi Pratama atau eselon ll.

Bahkan pelantikan dan rotasi pejabat itu tidak ada digelar hingga masa jabatan Bupati Harris dan Wakil Bupati Zardewan berakhir pada Bulan April mendatang. Pejabat yang saat ini masih menjabat tak bisa lagi diroker atau ditukar.

"Ini sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi tak ada lagi pelantikan pejabat eselon sampai selesai masa jabatan nanti," ungkap Bupati Harris kepada tribunpekanbaru.com.

Bupati Harris menyebutkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak mengizinkan daerah yang menggelar Pilkada untuk melakukan mutasi jabatan.

Rotasi pejabat bisa digelar setelah bupati dan wakil bupati yang baru resmi dilantik dan itupun setelah enam bulan setelah menjadi kepala daerah.

Artinya mutasi baru bisa dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang, tentu sesuai prosedur yang ada.

Padahal Pemkab Pelalawan telah menggelar rangkaian lelang jabatan dan seleksi untuk enam jabatan Kepala Dinas (Kadis) yang akan diisi akibat kekosongan.

Bahkan tahapannya sudah sampai ke Komite Aparatur Sipil Negeri (KASN) untuk menentukan nilai hasil seleksi terhadap peserta lelang jabatan. Namun tampaknya belum bisa tuntaskan hingga pelantikan pejabat.

"Ini sudah aturan. Kita memang sudah menggelar tahap seleksi jabatan. Mungkin enam bulan setelah bupati yang baru nanti baru bisa dilantik," tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pelalawan, Fakhrurrozy membenarkan, adanya larang Mendagri dalam melantik pejabat eselon bagi daerah yang baru selesai menggelar Pilkada.

Hal itu disampaikan melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kabupaten dan kota.
"Memang ada edaran terbaru dari Mendagri. Isinya tidak boleh ada pelantikan eselon sebelum pelantikan bupati yang baru," tandas Fakhrurrozy. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Penulis: johanes
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved