TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Lima Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Riau dipastikan akan bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena adanya gugatan calon Pilkada 2020 di Riau.

KPU akan didampingi pengacara mereka masing-masing saat beracara di pengadilan MK tersebut.

Hanya saja menurut Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Firdaus, meskipun dibebaskan bagi KPU kabupaten dan kota untuk mencari pengacara mereka masing-masing, namun ada aturan yang harus dilalui.

"Untuk anggaran sewa pengacara KPU di sidang MK, maksimalnya itu Rp200 juta lah kalau biasanya pengalaman bersidang di MK,"ujar Firdaus.

Anggaran tersebut sudah termasuk semuanya, mulai dari biaya transportasi dan akomodasi serta semuanya termasuk jasa mereka mendampingi klien mereka.

"Itu sudah include semuanya, termasuk untuk poto copy surat menyurat,"jelas Firdaus.

Anggaran ini merupakan bayaran bagi pengacara yang dibawa dari Riau bersidang di MK.

"Kalau kita pakai jasa pengacara di Jakarta seperti Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto tentu mahal, sampai Rp1 miliar, makanya kalau untuk kelas kita dari Riau masih dikisaran Rp200 juta,"ujar Firdaus.

Sedangkan untuk pengacara penggugat sendiri menurut Firdaus tidak ada pembatasan, diperbolehkan menyewa pengacara dengan bayaran berapapun.