TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Polres Kepulauan Meranti menetapkan satu orang tersangka atas laporan dugaan politik uang.

Dugaan itu terjadi pada Pilkada Kepulauan Meranti 2020 yang dilaporkan tim kuasa hukum Mahmuzin - Nuriman ke Bawaslu Kepulauan Meranti.

Hal itu disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Henri Zanita, SH, MH, dan Darulhuda, SH, S.Pd, M.Pd, MH, Senin (11/1/2020).

Dikatakan Henri Zanita, pihak kuasa hukum telah menerima pemberitahuan penetapan status tersangka dari Polres Kepulauan Meranti pada tanggal 8 Januari 2021.

Dalam surat tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 6 Januari 2021, telah ditetapkan status tersangka dugaan tindak pidana dugaan politik uang.

Berupa pembagian Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat selaku pemilih.

Dengan janji yang diucapkan oleh pemberi apabila pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 1 terpilih.

Maka si pemegang kartu BLT akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp5.000.000 dengan memperlihatkan kartu tersebut.

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Politik uang memang terjadi dalam Pilkada di Kepulauan Meranti,” ucap Henri Zanita.

“Ini dibuktikan sejak awal laporan kami diterima pihak Bawaslu sampai dengan proses ini naik ke tingkat penyidikan. Alhamdulillah setelah pihak Gakkumdu melakukan gelar perkara telah ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.