Breaking News:

Ribka Tjiptaning Tegas Menolak, Menteri Dan Wamenkum HAM Beda Suara Soal Pidana Penolak Vaksin

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej dan Menkum HAM Yasonna Laoly malah beda suara. 

kompas.com
Menkum HAM Yasonna Laoly 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Entah mana yang benar soal sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. 

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej dan Menkum HAM Yasonna Laoly malah beda suara. 

Hal itu tentunya membuat masyarakat Indonesia bingung harus mempercayai siapa. 

Apalagi baru-baru ini anggota DPR RI fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning keras menolak vaksinasi.

Dikutip dari Kontan, Edward mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI, Sabtu (9/1/2021).

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly saat berdialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, Rabu (13/1/2021) mengatakan, tidak ada sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19. 

Hanya saja, sanksi penolak vaksin Covid-19 atau kepada mereka yang tidak mau divaksin, pemerintah tetap bisa memberikan sanksi.

Tujuan pemberian sanksi terhadap penolak vaksin tersebut adalah agar tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

Demikian Menkumham Yasonna Laoly saat berdialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, Rabu (13/1/2021).

Halaman
1234
Editor: Guruh Budi Wibowo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved