Ns. Agnes Defvi Romayanti Simarmata, S. Kep

Program Studi Magister, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang ditunjuk untuk melaksanakan program jaminan sosial dibidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam mendukung keberlangsungan program ini, BPJS Kesehatan memiliki tiga sumber pendapatan yakni iuran peserta, hasil investasi dan alokasi dana pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Penyelenggaraan jaminan sosial tidak lain adalah bentuk dari peran pemerintah untuk terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 34 ayat (2) bahwa " Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

BPJS Kesehatan merupakan jaminan Kesehatan yang saat ini populer ditengah masyarakat Indonesia. Undang - Undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN (sistem jaminan sosial nasional) mewajibkan semua penduduk dijamin dalam program jaminan Kesehatan.

Program BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 2014, yang bertujuan mencapai pemenuhan cakupan Kesehatan nasional.

Kebijakan JKN (jaminan Kesehatan nasional) dalam UU no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial.

Hadirnya program JKN bertujuan agar tidak terjadi lagi ketimpangan antar daerah dan kelompok masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.

Saat ini sudah 7 tahun hadirnya BPJS Kesehatan, dampak dari adanya program asuransi kesehatan nasional ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.