PGRI Tentang Kebijakan Pemerintah Menutup Pintu bagi Guru Honorer jadi CPNS, Diskriminatif

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kebijakan pemerintah yang mengentikan rekrutmen CPNS bagi guru honorer mendapat perlawanan dari PGRI.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai penghentian rekrutmen CPNS bagi guru honorer adalah kebijakan yang diskriminatif.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Ketiadaan kesempatan CPNS bagi guru adalah kebijakan yang diskriminatif. Mengancam keberadaan LPTK sebagai lembaga penghasil guru dan menyebabkan mutu pendidikan makin menurun," ucap Unifah dalam webinar Denpasar 12, Rabu (20/1/2021).

Menurut Unifah, kebijakan ini membuat generasi muda tidak tertarik dengan profesi guru.

Hal ini menurutnya, dapat menyebabkan kemunduran bagi profesi guru.

"Generasi muda yang akan datang tidak tertarik dan itu sebuah kemunduran," ucap Unifah.

Padahal, menurutnya, guru merupakan profesi yang memiliki profesionalitas yang tinggi, serta memiliki nilai akademis.

Sedianya, menurut Unifah, guru harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dari pemerintah.

"Guru sebagai pelopor profesi di mana di dalamnya mengandung makna, yang mengandung makna bahwa sebagai profesi adalah kualifikasi akademik, profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan adalah bagian yang tidak terpisahkan," kata Unifah.