Breaking News:

Pilkada Kepulauan Meranti 2020

Kejaksaan Hentikan Penyidikan Dugaan Politik Uang di Pilkada Kepulauan Meranti 2020, Ini Alasannya

Dugaan pidana pemilu di Pilkada Kepulauan Meranti 2020 yang disampaikan oleh kuasa hukum Paslon no3 dan menyeret Hery Sunaryo dihentikan penyidikannya

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Nurul Qomariah
istimewa
Hery Sunaryo (baju putih) tersangka kasus money politic Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020 bersama Aziun Asyaari (kemeja biru dengan kacamata) menggelar keterangan pers di Red 9 Hotel Selatpanjang,Rabu (20/1/2021) . 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti menghentikan penyidikan kasus dugaan poltik uang pada Pilkada Kepulauan Meranti 2020.

Hal itu diungkapkan Aziun Asyaari, kuasa hukum Hery Sunaryo, tersangka kasus politik uang Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020 dalam konferensi pers Rabu (20/1/2021) bertempat di Red 9 Hotel Selatpanjang.

Saat konferensi pers itu, Hery Sunaryo juga hadir bersama dengan bersama beberapa tim Paslon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 1 Muhammad Adil-Asmar.

Dalam keterangannya Aziun menyatakan, bahwa adanya dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh kuasa hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti nomor urut 3 Mahmuzin Taher-Nuriman Khair yang menyeret Hery Sunaryo pada akhirnya dihentikan penyidikannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Aziun melalui penyampaian pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti kepada pihaknya pada Rabu (20/1/2021) pagi sebelum menggelar konferensi pers.

Dijelaskannya, sebelumnya pihak pelapor melaporkan adanya tindak pidana pemilu terkait money politic.

"Tentang adanya laporan tindak pidana pemilu yang dituduh tim paslon nomor 3 yaitu pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang nomor 10 tahun 2016. Dimana dari hasil laporan itu ditingkatkan kepada penyidikan," ungkapnya.

Selain itu Aziun menegaskan Hery hanya masyarakat biasa yang mendukung secara sukarela tim paslon nomor urut 1 Muhammad Adil-Asmar.

Sesuai pasal pasal 187 serta dikaitkan dengan pasal 73, pelanggaran hanya diberi kepada sanksi kepada tim sukses dan relawan yang terdaftar di KPU, dan bukan masyarakat biasa.

"Sehingga tanggal 16 Januari kemarin ditetapkan Hery Sunaryo jadi tersangka," ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved