TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Ketua DPRD Siak H Azmi SE heran melihat kebijakan PT Duta Swakarya Indah (DSI) di kecamatan Mempura, kabupaten Siak, Riau.

Sebab, sejumlah petani merasa tertekan karena perusahaan sawit itu meminta petani mengakui tidak punya lahan melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

“Ya, saya meminta petani jangan dulu tandatangani surat itu, kita lihat dulu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kita khawatir jika petani menandatangani surat dalam keadaan tertekan itu tidak benar, bisa hilang haknya sehingga menimbulkan polemik sosial baru di tengah masyarakat kita yang saat ini tengah susah,” kata Azmi kepada TribunPekanbaru.com, Rabu (27/1/2021).

Terkait persoalan ini, Azmi akan memanggil kembali PT DSI dan petani Mempura yang diminta mengakui tidak punya lahan tersebut.

Sebab, persoalan ini adalah persoalan lama yang tak pernah selesai hingga sekarang.

Baca juga: Berkas Kasus Karhutla PT DSI dan 2 Korporasi Lain Dilimpahkan ke PN Siak, Senin Depan Sidang Perdana

Baca juga: Dugaan Tipikor Penerbitan IUP PT DSI, Kejari Siak Sudah Periksa Sejumlah Pejabat dan Mantan Pejabat

“PT DSI inves di Siak semestinya tidak berlawanan dengan masyarakat, tetapi memberdayakan masyarakat, supaya kehadiran investor itu bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ini kan tidak begitu, konflik sepanjang masa, ini mau jadi apa masyarakat kita ini kalau diobok-obok terus,” kata politisi Golkar itu.

Azmi juga meminta masyarakat tidak segan-segan datang ke kantor DPRD Siak.

Ia berkomitmen untuk berada di pihak masyarakat kecil jika ada ancaman perampasan terhadap hak-hak masyarakat.

“Kami juga heran dengan PT DSi ini sebenarnya, berkali -kali kami panggil tidak kunjung datang. Rasa hormat orang itu kepada dewan sepertinya sudah tidak ada, padahal dia inves di tempat kita. Kami akan panggil kembali,” tegas Azmi.

Petani Mengaku Ditekan dan Ditakut-takuti