Pertama Dalam Sejarah, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Jadikan Selir Sebagai Ratu Kedua

TRIBUNPEKANBARU.COM - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dilaporkan telah mengangkat selir resmi kerajaan, Sineenat Wongvajirapakdi menjadi ratu kedua di kerajaan pada Selasa (26/1/2021) kemarin. 

Dilansir dari Dailymail, penobatan itu dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun Sineenat yang ke-36.

Pasangan itu mengenakan mantel biru yang serasi saat melepaskan ikan dan burung dalam upacara Buddha untuk menandai ulang tahunnya di dermaga Wasukri di Bangkok.

Hal itu dinilai aneh lantaran sebelumnya Sineenat Wongvajirapakdi dipenjara lantaran dituding tidak menghargai ratu Suditha pada tahun 2019.

Sineenat juga dituding menghalangi penobatan Suditha sebagai ratu kerajaan.

Namun, Sineenat akhirnya dibebaskan dan gelarnya dikembalikan oleh Maha Vajiralongkorn.

Tak lama setelah itu, publik Thailand kembali geger dengan bocornya foto-foto panas Sineenat di media sosial.

Tapi, foto-foto panas tersebut tampaknya tidak menjadi pertimbangan bagi Maha Vajiralongkorn untuk mengangkat Sineenat menjadi ratu kedua di kerajaan.

Penobatan Sineenat menjadi ratu kedua merupakan sejarah baru di kerajaan Thailand.

Sebelumnya, ribuan rakyat Thailand menuntut reformasi monarki.

Aksi itu belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand di mana adalah ilegal untuk mengkritik raja. 

Digugat rakyatnya sendiri

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn terancam jatuh miskin. Rakyatnya mendesak raja tajir tersebut mengembalikan aset dan harta kerajaan ke negara.

Tak tanggung-tanggung, aset yang dikelola oleh kerajaan mencapai 40 miliar dollar Amerika Serikat ( AS) atau sekitar Rp 565 triliun.

Aset tersebut dikelola oleh kerajaan pada 2018 silam.

Kebijakan Vajiralongkorn tersebut membuat rakyatnya geram, namun masih bisa diredam saat itu.

Namun, kemarahan rakyat Thailand terus memuncak seiring banyaknya kebobrokan kerajaan yang mulai terkuak.

Kemarahan rakyat Thailand membuat kelompok pro-demokrasi kembali menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn melepas kekuasaan atas kekayaan monarki.

Ketika kepolisian Thailand memberlakukan pasal anti-penghinaan kerajaan, demonstran pro-demokrasi di Bangkok kembali menuntut agar kekuasaan Vajiralongkorn terhadap biro pengelola kekayaan kerajaan dicabut.

Tuntutan tersebut melanggar tabu di Thailand yang melarang kritik terhadap kerajaan.

Kepolisian saat ini dikabarkan telah memanggil belasan pemimpin demonstran untuk dimintai keterangan.

Jika terbukti melanggar, terdakwa bisa diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.

“Undang-undang ini kuno dan barbar. Setiap kali digunakan, dia merusak reputasi monarki dan negara,” kata Parit “Pinguin” Chiwarak, yang terkena dakwaan penghinaan terhadap monarki.

Dia mengenakan kostum berwarna kuning, menyerupai boneka bebek raksasa yang menjadi simbol aksi protes.

Para demonstran yang berjumlah ribuan orang awalnya ingin menyambangi kantor Biro Properti Kerajaan (CPB) yang mengelola aset monarki Thailand.

Lembaga ini belakangan menjadi sasaran protes karena dianggap menjadi dompet pribadi raja.

Kekayaan monarki Thailand Menurut laporan majalah Fortune, Raja Maha pada 2017 menempatkan penasihat keuangannya sebagai kepala direksi CPB.

Langkah itu sekaligus menggeser menteri keuangan yang biasanya menduduki posisi tersebut.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Thailand mengesahkan amandemen UU Properti Kerajaan, yang memberikan hak atas portofolio CPB sepenuhnya kepada raja.

Tidak lama kemudian biro tersebut menyatakan telah mengembalikan semua aset kepada raja.

Salah satu aset tersebut adalah kepemilikan saham di salah satu bank tertua di Thailand, Siam Commercial Bank.

Menurut laporan berbagai media, kerajaan menguasai 23 persen saham perusahaan dan merupakan investor terbesar bagi SCB.

“Saham SCB tidak seharusnya dimiliki raja, tetapi kementerian keuangan, jadi keuntungannya bisa digunakan untuk pembangunan,” kata Boss, seorang peserta demonstrasi yang berkumpul di depan kantor pusat SCB di Bangkok.

Aset kerajaan Thailand ditaksir berkisar antara 30 sampai 40 miliar dollar AS (Rp 424 sampai Rp 565 triliun).

Angka tersebut menempatkan Raja Maha sebagai penguasa monarki terkaya di dunia saat ini.

Meskipun begitu, Pemerintah Thailand setiap tahun menganggarkan dana hingga 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) untuk membiayai kerajaan.

Pihak kerajaan sejauh ini menolak berkomentar terkait gelombang demonstrasi di Bangkok.

Namun, belum lama ini Raja Maha mengaku mencintai semua warga Thailand saat ditanya tentang aksi protes terhadapnya.

Awal Oktober lalu, dia memerintahkan untuk militer memindahkan dua unit pasukan ke bawah komando kerajaan.

Dekrit yang turut ditandatangani PM Prayuth Chan-o-cha itu mengutip Pasal 172 UUD yang menjamin hak raja mengoperasikan satuan tempur jika ada ancaman terhadap kerajaan.

(*)