Rp 44,4 Miliar Total Nilai Lelang, DLHK Pekanbaru Kembali Ajukan Lelang Pengelola Sampah

"Biaya pengadaanya lebih mahal daripada menyewa jasa. Maka kita ubah pola dengan kerjasama pihak ketiga," ulasnya.

Firdaus menyebut bahwa pengelolaan angkutan sampah oleh pihak ketiga karena sudah ada amanat dari undang-undang otonomi daerah.

Pengelolaan oleh pihak ketiga berbadan hukum untuk meningkatkan layanan persampahan di daerah.

Adanya poin itu menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola angkutan sampah.

Ia menyebut pengelolaan ini membutuhkan armada dan personel yang banyak.

Sarana dan prasana untuk swakelola di DLHK Kota Pekanbaru tidak mencukupi.

Ia menyebut tidak mungkin bisa dibebankan ke APBD.

"Kalau dibebankan semua ke APBD, anggaran pengadaan dan maintenance berapa nanti hingga operasional, belum lagi untuk petugasnya," terangnya.

Pemerintah kota sempat memasang target bahwa akhir Januari 2021 sudah ada pihak yang menandatangani kontrak angkutan sampah.

Sayangnya proses lelang yang sedang berjalan juga batal.

"Proses lelang batal dan tunda lagi karena yang menawar tidak memenuhi syarat," terangnya.

Pembatalan lelang di tengah jalan ini menyebabkan masa transisi pengelola angkutan sampah pun jadi bertambah lama.

Ia menyebut masa krisis transisi pengangkutan sampah ini bisa. berlangsung hingga pertengahan Februari.

Kontrak dari kedua mitra kerja pengangkutan sampah yakni PT.Sahmana Indah dan PT.Godang Tua Jaya berakhir pada penghujung tahun 2020.

Akibatnya sampah pun menumpuk di sejumlah titik sejak awal Januari 2021.

Total nilai lelang pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru mencapai Rp 44,4 miliar.

Lelang terbagi dalam dua zona.

Zona I sebesar Rp 22,8 miliar dan zona II sebesar Rp 21,6 miliar.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang )