Breaking News:

Pilkada Kepulauan Meranti 2020

Sengketa Pilkada Kepulauan Meranti 2020 di MK, Pemohon Minta Keputusan KPU Dibatalkan

Sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 mulai digelar Selasa (26/1/2021) di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta

Penulis: Teddy Tarigan | Editor: Nurul Qomariah
Tribun Pekanbaru/Teddy Yohannes Tarigan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti telah selesai menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Suara pada Senin (6/5/2019). Kini KPU Meranti menghadapi sidang gugatang sengketa Pilkada di MK Jakarta. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEPULAUAN MERANTI - Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 mulai digelar Selasa (26/1/2021) di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Sidang awal tersebut diagendakan dengan mendengar permohonan dari pemohon.

Yaitu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Mahmuzin Taher-Nuriman Khair yang disampaikan oleh kuasa Hukum Henri Zenita.

Hadir juga dalam persidangan pihak termohon yaitu KPU Kepulauan Meranti yang dihadiri Ketua Abu Hamid dan Komisioner Bidang Hukum Anwar Basri didampingi kuasa hukum.

Adapun hal yang menjadi pokok dari mereka adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 .

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Dalam penyampaian pokok-pokok permohonan, Zenita menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis pada saat pemilihan bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 yang lalu.

Disampaikannya bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon yaitu KPU Kepulauan Meranti dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas pemilu.

Yaitu, Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

"Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni," ucapnya.

"Tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri)," ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa, Tim Pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi pemilih di seluruh kecamatan.

Dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjanjikan apabila memilih pasangan calon tersebut, dan pasangan calon itu menang Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000 selama lima tahun.

Selain itu disampaikannya bahwa tim pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Adil, SH - Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) untuk UMKM.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved