Sekda Pekanbaru Menampik Dirinya Mangkir dari Panggilan Polda Riau Terkait Masalah Sampah

Diantaranya 13 saksi dari masyarakat, 18 saksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, saksi ahli pidana, ahli lingkungan dan lain-lain.

"Untuk Kepala Bappeda Kota Pekanbaru juga sudah diperiksa," tuturnya.

Disinggung soal calon tersangka, atau pihak yang bertangungjawab, Teddy menyatakan pihaknya masih akan melakukan proses lanjutan.

Baca juga: Hasil Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru Rekomendasikan Swakelola Sampah, DLHK Bilang Begini

Baca juga: Rp 44,4 Miliar Total Nilai Lelang, DLHK Pekanbaru Kembali Ajukan Lelang Pengelola Sampah

Karena, kata dia, masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa.

"Untuk penetapan tersangka, masih ada tahapan-tahapan yang mesti kami lalui," pungkas dia.

Untuk diketahui, proses penyidikan kasus bobroknya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, hingga kini masih berproses.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Kadis LHK) Pekanbaru, Agus Pramono, sudah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Riau, Senin (18/1/2021). Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Langkah penanganan hukum diambil Polda Riau, lantaran sejak awal Januari 2021, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Bertuah. Hal ini tak ayal membuat resah masyarakat.

Baca juga: Penyidikan Kasus Sampah, Giliran Mantan Kabid Pengolahan Sampah DLHK Pekanbaru Diperiksa

Baca juga: Polda Riau Sudah Periksa 23 Saksi dalam Penyidikan Kasus Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru

Dalam perkara ini, untuk menjerat tersangkanya, penyidik Ditreskrimum Polda Riau menerapkan Pasal 40 atau Pasal 41 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 40, ancaman hukuman 4 tahun penjara denda 100 juta sedangkan Pasal 41 ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang/Rizky Armanda)