Kudeta Militer di Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditangkap, Jalanan Dipenuhi Militer, Situasi Tegang

"Saya melihat beberapa helikopter militer terbang di atas Parlemen sekitar jam 8 pagi. Saya sekarang di Naypyitaw.

"Kami tidak memiliki sinyal seluler sejak 4.20 pagi. Beberapa teman saya mengatakan bahwa mereka kehilangan koneksi internet dan sinyal seluler pada pukul 3 pagi. Jadi tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada panggilan, tidak ada teks. Saya yakin ini terjadi di seluruh negeri."

Tentara dikerahkan di luar Balai Kota di kota utama Myanmar Yangon pada hari Senin setelah penangkapan Suu Kyi.

Seorang saksi mata mengatakan bahwa belasan tentara berada di depan gedung yang menampung pemerintah kota, sementara beberapa truk dan van militer berdiri di dekatnya.

Itu terjadi setelah militer Myanmar mengatakan tetap berkomitmen pada demokrasi karena kekhawatiran tumbuh bahwa mereka sedang mempersiapkan kudeta.

Parlemen baru dijadwalkan bertemu pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak pemilihan November ketika partai Suu Kyi mengklaim kemenangan telak.

Tetapi militer mengatakan pemilihan itu diwarnai oleh penipuan.

Komisi pemilu Myanmar telah menolak tuduhan militer yang terus-menerus dituduhkan.

Konstitusi memiliki 25 persen kursi di parlemen untuk militer dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.

Mr Farmaner berkata: "Tidak masuk akal bagi militer untuk melakukan ini, karena mereka mendapat banyak keuntungan dari reformasi yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

"Kami harus melihat apakah ada semacam perpecahan di dalam militer atau apa motivasi mereka,"

Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken telah menyerukan kepada militer untuk "segera membalikkan tindakan ini".

Dan Jepang juga meminta Myanmar untuk membebaskan mereka yang ditangkap dan menambahkan pihaknya telah lama mendukung demokrasi di negara itu dan menuntutnya segera dipulihkan.

"Kami prihatin dengan keadaan darurat yang dikeluarkan di Myanmar, yang merusak proses demokrasi, dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan," kata sekretaris kabinet Katsunobu Kato pada konferensi pers.

"Pemerintah Jepang telah lama menjadi pendukung kuat proses demokrasi di Myanmar, dan menentang situasi apapun yang membalikkannya," tambahnya.