Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Hasil Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dan PUPR, Masterplan Penanganan Banjir Butuh Biaya Rp 180 M

Hasil penghitungan konsultan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru, anggarannya cukup besar.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hasil penghitungan konsultan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru, anggarannya cukup besar.

Tidak Hanya itu, waktu untuk menanganinya tidak bisa dalam dua tiga tahun, namun memakan waktu sekitar 10 tahun.

Hal ini terungkap saat hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Dinas PUPR Selasa kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Rabu (3/2/2021) menjelaskan, dari hasil perhitungan konsultan, masterplan penanganan banjir ini membutuhkan biaya sekitar Rp 180 miliar selama 10 tahun. Jadi setiap tahun harus dianggarkan Rp 18 miliar.

"Pemaparan PUPR kemarin, Kota Pekanbaru memiliki 375 titik masalah dan 112 titik genangan air yang harus segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah," terangnya Kepada Tribunpekanbaru.com.

Disampaikannya lagi,  untuk menangani banjir ini, butuh kerjasama antara Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan pemerintah pusat.

Terutama untuk pembangunan saluran primer, sekunder dan tersier.

Karena dalam masterplan tersebut terbagi dalam 3 komponen, yakni grey structure meliputi saluran, box culvert, dinding, perangkap, sedimen dan bangunan terjun.

Green structure meliputi, water retention pond, sumur resapan dan kolam. Sedangkan non structure meliputi pengawasan IMB, Perda, pengelolaan sampah, kebijakan anggaran dan pengawas drainase kota.

"Memang ini gak mudah, semua butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit," sebutnya.  

Sebelumnya, PUPR Pekanbaru sudah mengekspos masterplan ini kepada beberapa pihak terkait.

Hnya saja, DPRD minta Dinas PUPR untuk melakukan MoU bersama Dinas PUPR Riau dan Kementerian PUPR. Sebab pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, karena butuh biaya besar.

"Dinas PUPR juga harus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tolong ajari masyarakat bagaimana cara membuat sumut resapan, lubang biopori dan lain sebagainya," harapnya.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, setelah melakukan sosialisasi ke DPRD Pekanbaru, Dinas PUPR Pekanbaru berencana akan melakukan sosialisasi ke seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Pekanbaru.

"Kita juga sosialisasi kepada tingkat RT dan RW sehingga master plan penanganan banjir bisa terlaksana dan berjalan sukses. Jadi, semua pihak harus tahu tentang masterplan penanganan banjir ini," janjinya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved