Breaking News:

Sengketa Pilkada di MK

Sengketa Pilkada Serentak 2020: KPU Kuansing Jawab Tuduhan Paslon HK: Permohonan Pemohon Tidak Jelas

KPU Kuansing menyebut permohonan Paslon Halim-Komperensi (HK) tidak jelas. Hal tersebut disampaikan ke majelis hakim MK

Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Mahkamah Konstitusi 

KPU Kuansing juga menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Ini mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2).

"Permohona pemohon tidak jelas. Tidak ada dalil perselisihan hasil pemilihan.

Hanya dalil pelanggaran saja yang ada," kata Missiniaki Tomi.

Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi di tingkat TPS, kelurahan dan kecamatan.

Keberatan hanya terjadi saat pleno tingkat kabupaten dimana yang dipermasalahkan yakni kesalahan input 100 suara.

"Bukan perhitunganbsuara," tegasnya.

Soal tudingan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), KPU Kuansing kembali menegaskan tidak ada saksi yang keberatan di TPS sampai tingkat kecamatan saat perhitungan suara.

Soal kampanye Paslon no 1 tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian, KPU Kuansing mengatakan tidak ada menerima surat dari Bawaslu terkait pelanggaran Paslon nomor urut 1.

Dalam PKPU, bila ada kamoanye tanpa STTP,  dilakukan pembubaran oleh pihak kepolisian atau Panwascam.

Begitu juga soal dugaan penyalahgunaan kewenangana kepala desa terkait penyelanggaran pertandibgan voli, KPU Kuansing juga tidak ada menerima rekom dari Bawaslu.

"Soal money politik, tidak terang dan tidak rinci. Juga soal cara pembagian kartu ASA.

Termasuk pengaruh suara pemohon secara keseluruhan. Ini juga tidak ada rekom Bawaslu," kata pihak KPU Kuansing.

KPU Kuansing pun menyatakan tidak perlu menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Sebab tidak ada saksi yang keberatan dalam perhitungan suara.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved