Breaking News:

Kasus Korupsi Dana PMBRW Tenayan Raya Sudah Tahap II, Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan Ke JPU

Perkara dugaan korupsi dana PMBRW dan dana kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019, sudah masuk tahap II.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Perkara dugaan korupsi dana Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dan dana kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019, sudah masuk tahap II.

Pasca berkas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti, tim penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru menyerahkan tersangka dalam perkara ini, Abdimas Syahfitra berikut barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (10/2/2021).

Namun lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19, proses tahap II hanya dilakukan lewat skema virtual.

Abdimas sendiri tetap berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru, Jalan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya.

Pasca dilakukan tahap II ini, artinya tak lama lagi mantan Camat Tenayan Raya itu akan menjalani proses peradilan.

"Ada dua sisi kita hari ini, sebagai penyidik juga sebagai penuntut umum. Sebagai penyidik telah selesai pekerjaannya. Sudah P-21 (berkasnya), walaupun kemarin sempat P-19. Hari ini kita lakukan proses tahap II, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum," terang Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru, Yunius Zega, Rabu siang.

Adapun proses selanjutnya diungkapkan Zega, JPU akan membuat surat dakwaan dan rendak, yang akan diekspos dulu guna mematangkan materinya.

"Kemungkinan besar kita akan limpah (berkas perkara ke pengadilan) pada akhir Februari ini," ucapnya.

Diungkapkan Zega, selama proses penanganan perkara, jaksa penyidik sudah memeriksa sedikitnya 70 orang saksi.

Baik dari masyarakat, Pemko Pekanbaru, pihak Kecamatan Tenayan Raya dan para Lurah.

Ia menambahkan, adapun JPU yang ditunjuk untuk membuktikan perbuatan pidana korupsi Abdimas yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp493 juta ini, sekitar 7 orang.

Abdimas dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Abdimas terancam hukuman 20 tahun penjara. Adapun modus perbuatan tersangka, dia diduga melakukan manipulasi data untuk pencairan dana kegiatan PMBRW senilai Rp366 juta dana kelurahan sekitar Rp655 juta.

Abdimas menyuruh orang untuk mencairkan, lalu dialah yang mengelola langsung keuangan tersebut.

Dana itu dipakai untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan, seperti pelatihan dan pengelolaan sampah, pelatihan daur ulang sampah serta pelatihan peternakanan itu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved