Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru Ini Tantang Kasatpol PP Pekanbaru Tebang 4 Bando Ilegal, Berani?

Masih ada empat bando yang belum dipotong, masing-masing di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Anggota Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH, menantang Kepala Satpol PP Pekanbaru yang baru, Iwan Simatupang, untuk memotong bando ilegal, yang masih berdiri kokoh di Kota Pekanbaru.

Sebab, keberadaan bando ini sudah jelas-jelas melanggar aturan, dan membahayakan pengendara. Lebih ironis lagi, keberadaan bando ini disinyalir hanya untuk pemasangan iklan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, tidak ada keuntungannya sama sekali bagi PAD Kota Pekanbaru. Apakah Iwan Simatupang berani?

"Dari data yang kita peroleh, ada empat bando ilegal yang belum dipotong. Ini sudah menjadi tanggungjawab Satpol PP sebagai penegak Perda untuk membongkarnya," tegas Robin, Kamis (11/2/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH (Istimewa)

Seperti diketahui, masih ada empat bando yang belum dipotong, masing-masing di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, persis berdiri di dekat Markas Yon Arhanudse-13 BS. Di Jalan Riau, dekat pertigaan Jalan Riau dan Jalan Kulim.

Kemudian, satu berada di sekitar Mal SKA. Satu titik lagi, berada di Jalan Imam Munandar atau Harapan Raya dekat persimpangan Jalan Kapling/Jalan Samarinda.

"Satpol PP jangan tebang pilih. Sebagai penegak Perda harus penerapannya sama. Jangan yang lain dipotong, sementara yang nampak di depan mata, pura-pura nggak tahu, atau takut dengan pemiliknya," tambah Robin Eduar lagi.

Lebih lanjut ditegaskan Robin, bahwa adanya alasan bagi Satpol PP selama ini, untuk membongkar atau memotong bando tidak ada anggaran atau minimnya alat, tidak menjadi sebuah alasan.

Sebab, Tupoksi Satpol PP yang paling utama yakni sebagai penegak Perda. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja untuk penegakan Perda, harusnya sudah ada.

"Jangan pula alasannya nunggu rekomendasi dari OPD terkait, baru bekerja. Karena dalam aturannya tidak demikian. Makanya, kepada Kepala Satpol PP yang baru, harus ada perubahan signifikan dan membantu Walikota dalam menata kota ini, agar indah dan enak di pandang mata," sebutnya lagi.

Sebenarnya, keberadaan bando ilegal ini sudah bertahun-tahun berdiri tegak di Kota Pekanbaru. Namun lemahnya pengawasan, dan diduga adanya kongkalikong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, makanya bando ilegal tetap saja berdiri.

"Harus berani demi aturan. Jangan aturan itu untuk masyarakat bawah saja. Kita di DPRD mendukung itu, asalkan tetap sesuai aturan," katanya.

Sekadar gambaran, sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini, baru lima bando ilegal yang dipotong. Empat bando ditebang di depan Hotel Grand Elite Jalan Riau, di Jalan Tuanku Tambusai, milik pengusaha advertising yang menjadi tersangka kasus penebangan pohon, di Jalan Kaharuddin Nasution, tak jauh dari Kantor Camat Bukit Raya. Satu bando lainnya di Jalan Soekarno Hatta, persis di depan Hotel Olgaria. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  
 

--

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved