Breaking News:

Alasan Anggaran Terkendala Potong Bando, Anggota DPRD Pekanbaru: Serahkan ke Pihak Ketiga

Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru, terus mendukung kinerja Satpol PP Pekanbaru, dalam penegakan Perda.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru, terus mendukung kinerja Satpol PP Pekanbaru, dalam penegakan Perda.

Satu di antaranya, melanjutkan pemotongan bando yang tersisa, yang notabenenya melanggar Perda.

Sekadar diketahui, masih ada empat bando yang belum dipotong, masing-masing di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Persis berdiri di dekat Markas Yon Arhanudse-13 BS. Di Jalan Riau, dekat pertigaan Jalan Riau dan Jalan Kulim.

Kemudian, satu berada di sekitar Mal SKA.

Satu titik lagi, berada di Jalan Imam Munandar atau Harapan Raya dekat persimpangan Jalan Kapling/Jalan Samarinda.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan menyebutkan, bahwa kewenangan Satpol PP sesuai Tupoksinya, bisa digunakan untuk menjalankan pelaksanaan penegakan Perda.

"Pemotongan bando itu sebenarnya tidak harus menunggu anggaran dari Pemko (BPKAD). Karena bando itu bukan aset Pemko. Jadi, Satpol PP tak perlu risau, asal tidak melanggar aturan. Kan bisa menggunakan jasa pihak ketiga. Lalu hitung kalkulasinya, untuk pihak ketiga tersebut," saran Nurul Ikhsan kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (12/2/2021).

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan (Istimewa)

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Iwan Simatupang mengatakan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan tebang pilih dalam tupoksi sebagai penegak Perda di Kota Pekanbaru.

Apalagi pekerjaan penegak Perda menjadi bagiannya.

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved