TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) dan RSUD Madani Pekanbaru, untuk tahun 2021.

Terutama kinerja RS Madani yang kini sudah sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Meski sudah BLUD, ternyata RSUD Madani belum bekerjasama dengan BPJS.

Padahal, di rumah sakit milik Pemko Pekanbaru tersebut, masyarakat tidak gratis lagi berobat.

Selain itu, juga RSUD Madani belum punya ruangan operasi. Hal ini terungkap saat hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru, dengan Dinas Kesehatan dan Direktur RS Madani Pekanbaru, di ruang Komisi IV, Senin (15/2/2021).

"Sangat ironis, padahal RSUD Madani ini icon Kota Pekanbaru, tapi belum BPJS. Padahal sudah bisnis. Bagaimana masyarakat mau berobat," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, usai hearing.

Kondisi ini tentunya menjadi PR bagi RSUD Madani dan Diskes. Sebab, keberadaan RS Madani ini dulu awalnya, untuk melayani masyarakat.

"Kita minta sebelum habis masa jabatan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, RS Madani harus selesai seratus persen. Sekarang baru 75 persen. Kita harapkan selesai semuanya," katanya.

Dengan sejumlah kekurangan di RSUD Madani, pihak RS Madani kini kekurangan Rp 34 miliar, untuk pembangunan ruangan operasi dan kekurangan persyaratan BPJS lainnya.

Lebih dari itu, Komisi IV juga menyoroti IPAL (limbah rumah sakit) dan 21 Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Dari 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru, sebanyak 7 Puskesmas belum ada IPAL.

"IPAL Puskesmas juga bermasalah. Jangan kita sibuk IPAL swasta, sementara IPAL kita bermasalah. Kita tahu IPAL ini sumber penyakit. Kita akan cek ke lapangan. Kalau memang tak layak, kita suruh tutup," tegasnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Madani Dr Arnaldo Eka Putra mengaku, bahwa rumah sakit yang berada di Jalan Garuda Sakti Panam tersebut, memang belum bekerjasama dengan BPJS.

"Terkait BPJS memang belum. Tapi bagaimana RS Madani segera BPJS. Kita minta tolong ke Komisi IV. Karena anggaran tadi. Kalau masalah ruangan (ruangan operasi), sudah ada. Peralatannya yang belum ada," tegasnya yang mengaku baru satu bulan menjabat sebagai Direktur RSUD Madani.

Untuk tahun 2021 ini, RSUD Madani hanya mendapat jatah anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Nilai ini terdiri dari anggaran pemeliharaan Rp 600 juta dan anggaran pembangunan 600 jt berupa pos jaga.

Dalam hearing ini, hadir juga Sekretaris Diskes Pekanbaru Zaini Rizaldy Saragih, serta anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru lainnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).