Breaking News:

Tindaklanjuti Arahan Jaksa Agung Soal Penanganan Korupsi, Kejati Riau: Semua Kejari Sudah Bergerak

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Jaksa Agung mengungkapan, bahwa tak ada daerah yang bebas dari potensi kasus korupsi.

KOMPAS.COM/IDON
Gedung Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pihak Kejati Riau, mengumpulkan seluruh jajaran Pidana Khusus (Pidsus) yang ada di 12 Kejari di Bumi Lancang Kuning.

Hal ini guna membahas soal arahan Jaksa Agung, Burhanuddin soal penanganan kasus korupsi.

Dimana sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapan, bahwa tak ada daerah yang bebas dari potensi kasus korupsi.

Sehingga menjadi suatu hal yang aneh jika Korps Adhyaksa di suatu daerah, tidak ada menangani perkara rasuah dalam kurun waktu tertentu.

"Saya melihat, (semua Kejari) sudah bergerak," ungkap Kepala Kejati Riau, Mia Amiati melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi, Senin (15/2/2021).

Hilman menuturkan, saat mengumpulkan jajaran Pidsus Kejari se-Riau itu, pihaknya memberikan motivasi agar jaksa di daerah terus meningkatkan kinerjanya.

"Kita mendorong kawan-kawan itu bergerak, mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat terkait TPK (tindak pidana korupsi, red). Tetapi juga proaktif mencari informasi-informasi dengan mengedepankan objektifitas, profesionalitas, kemudian alat bukti," beber Hilman.

Selain mendorong untuk meningkatkan kinerja sebut Hilman, pihaknya juga membuka ruang diskusi soal apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam penanganan perkara korupsi.

"Pimpinan satuan kerja juga harus bisa berimprovisasi, tidak membatasi. Karena tugas jaksa itu kan penugasan, bukan bidang. Jadi kalau penanganan perkara TPK itu, jaksa bidang manapun boleh (menangani), dan harus diperintahkan dalam rangkap optimalisasi penanganan perkara. Pidsus, Pidsus saja, tak bisa seperti itu. Jadi Jaksa itu penugasan," urainya.

Sementara itu, jika menelisik pada peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Kejari Indragiri Hulu (Inhu), dimana sejumlah jaksa di sana diduga melakukan tindakan transaksional dalam penanganan perkara, Hilman memaparkan, seorang jaksa hendaknya bisa berlaku profesional.

Ditegaskannya, penanganan terhadap sebuah perkara itu, harus murni atas dasar penegakan hukum.

"Profesional itu tidak ada hal-hal begitu (transaksional). Kita sudah menyampaikan itu. Ketika menangani perkara, niat nawaitu dan pelaksanaannya itu pure (murni, red) penegakan hukum. Tidak ada maksud lain-lain," tegas dia.

Hilman pun mewanti-wanti, jika jaksa tetap nekat melanggar, maka siap-siap untuk menanggung resikonya.

"Ketika dia (jaksa) ada tujuan lain, pertama masyarakat sebagai kontrol dia. Kemudian pimpinan di kejaksaan atau aparat pengawasan akan mengontrol juga. Kalau ketangkap tangan, awas, resiko tanggung sendiri," tegasnya.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved