Breaking News:

Jalan Rusak Akibat Ulah Truk ODOL, Negara Rugi Hingga Rp 43 Triliun

Akibat banyaknya truk ODOL tersebut membuat kondisi jalan menjadi cepat. Sehingga menyebabkan banyak permasalahan.

Istimewa
Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi terlihat geram melihat banyaknya kendaraan yang beroperasi menyalahi aturan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL), Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi terlihat geram melihat banyaknya kendaraan yang beroperasi menyalahi aturan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL), Selasa (16/2/2021).

Akibat banyaknya truk ODOL tersebut membuat kondisi jalan menjadi cepat. Sehingga menyebabkan banyak permasalahan.

"Pak Menteri PU selalu mengatakan bahwa kerugian negara akibat kerusakan jalan dalam satu tahun itu mencapai Rp 43 triliun," kata Budi saat menghadiri kegiatan normalisasi kendaraan ODOL di terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), Selasa (16/2/2021).

Kerusakan jalan tersebut disebabkan akibat kendaraan truk yang melebihi kapasitas karena sudah dimodifikasi. Sehingga tidak standar lagi.

Baik panjang baknya, lebar hingga tingginya sudah dimodifikasi. Sehingga volume yang diangkut oleh truk tersebut menjadi lebih berat.

Akibatnya jalan menjadi cepat rusak karena tidak bisa menahan berat dari kendaraan tersebut.

"Truk ini untuk jalan kelas satu misalnya, ini panjangnya kelebihan dan tingginya kelebihan. Seharusnya kan panjangnya truk itu 6 meter dan kapasitasnya 15 meter kubik," katanya.

Budi menegaskan, sebagian besar kendaraan yang melanggar ODOL adalah jenis dum truck.

Bahkan jumlahnya mencapai 75 persen dum truck yang ada di Indonesia melanggar ODOL.

"Panjangnya pasti lebih dari 6 meter, dan tingginya bisa antara 170 cm sampai 2 meter, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Ini jelas melanggar ODOL, bagaimana jalan kita tidak rusak," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada semua pihak yang terkait dengan pengawasan kendaraan truk, agar bisa memberikan tindakan tegas kepada kendaraan yang melanggar ODOL.

"Selama ini sanksi tilang sudah dilakukan, tapi ternyata itu belum memberikan efek jera," katanya.

Budi menegaskan, ada instrumen yang pihaknya akan lakukan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan maupun pemilik truk ODOL.

Di antaranya adalah normalisasi dan ajakan dari pemerintah agar tidak lagi memodifikasi truk menjadi lebih panjang dan tinggi, sehingga melanggar ketentuan.

"Satu lagi instrumen yang membuat efek jera adalah penerapan pasal 270. Karena kalau pasal ini diterapkan, karena hukuman dendanya itu satu tahun dan denda 15 juta," ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved