TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Mahkamah Konsitusi (MK) mengeluarkan putusan dismissal pada sengketa Pilkada Kuansing 2020.

Putusan yang dibacakan pada Rabu (17/2/2021), MK menyatakan sengketa Pilkada Kuansing 2020 tidak dapat diterima.

Putusan ini dikeluarkan setelah MK menggelar dua kali sidang.

Pada 29 Januari lalu, pemohon sudah membacakan permohonannya. Juga menyerahkan bukti untuk menguatkan dalilnya.

Pada 4 Februari lalu, giliran termohon, pihak terkait dan Bawaslu juga memberi jawaban atas tudingan Paslon HK. Juga memberikan bukti.

Sengketa Pilkada Kuansing 2020 diajukan pihak Paslon Halim-Komperensi ke MK karena tidak menerima hasil Pilkada.

KPU Kuansing sebagai termohon. Paslon Andi Putra - Suhardiman sebagai pihak terkait.

Dalam dalilnya, Paslon HK menuding adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang mendalilkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

Berupa kegiatan kampanye yang dilakukan tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh Paslon nomorburut 1 (Paslon ASA), penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan kepala desa dan dugaan politik uang.

Dalam putusannya, terkait STTP, hakim MK menilai dalil pemohon tidak didukung bukti hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil perhitungan suara.