Breaking News:

Sengketa Pilkada Kuansing 2020 di MK

Dua Kali Sidang, MK Tolak Sengketa Pilkada Kuansing 2020, Ini Pertimbangan Hakim

MK menyatakan sengketa Pilkada Kuansing 2020 tidak dapat diterima.Putusan yang dibacakan pada Rabu (17/2/2021)

tribunpekanbaru/palti
Ketua KPU Kuansing Irwan Yuhendi saat menerima surat suara untuk Pilkada Kuansing 2020.MK akhirnya mengeluarkan putusan dismissal pada sengketa Pilkada Kuansing 2020. 

Terlebih pemohin tidak mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait penyalahgunaan wewenag berupa keterlibatan Kades, hakim MK mengakui hal tersebut benar adanya. Namun telah ditindaklanjuti sesuai peraturan undang-undang.

"Namun demikian mahkamah tidak mendapat bukti dan keyakinan adanya keterkaitan dalil tersebut dengan kerugian yang dialami pemohon karena itu dalil pemohon tidak beralasan demi hukum," bunyi putusan MK seperti yang disalin Tribunpekanbaru.com.

Terkait dengan dugaan politik uang, mahkama menilai dalil pemohon tidak beralasan demi hukum.

Sebab Bawaslu sudah memeriksa dugaan politik uang dan perkaranya dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

Soal selisih suara antara Paslon HK dan Paslon ASA juga jadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan aturan, ambang batas suara di Pilkada Kuansing yang bisa dibawa ke MK yakni 1,5 persen. Bila dihitung, selisih suara maksimal 2.395 suara.

Pilkada Kuansing 2020 sendiri diikuti tiga Paslon.

Sesuai nomor urut, Paslon Andi Putra - Suhardiman Amby (ASA), Paslon Mursini - Indra Putra (Bermitra) dan Paslon Halim - Komperensi (HK).

Hasil pleno KPU Kuansing, Paslon ASA meraih suara terbanyak yakni 70.238 suara.

Halaman
1234
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved